Rabu, 09 November 2022 – 13:57 WIB

Perwakilan guru honorer dari berbagai wilayah menyampaikan aspirasinya terkait ketidakpastian status PPPK kepada Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (9/11/2022). (ANTARA/HO-KSP)

jpnn.com - JAKARTA - Perwakilan guru honorer lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021 menyampaikan aspirasi ke Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu (9/11).

Mereka mengadukan nasib soal ketidakpastian status dan penempatan kerja seusai dinyatakan lolos passing grade prioritas 1 seleksi PPPK 2021.

"Guru yang sudah lolos passing grade PPPK masih belum mendapatkan kepastian dan belum diserap karena alasan APBD yang kurang," kata guru honorer asal Lampung Selatan Fulkan Gaviri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (9/11).

Dia mengatakan di daerahnya, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, ada sekitar 980 guru yang lulus passing grade, tetapi hanya 70 orang atau kurang dari 10 persen di antaranya menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dan penempatan. “Alasannya, karena tidak ada anggaran ungkap Fulkan.

Sebagian besar guru honorer sekolah swasta yang telah dinyatakan lolos passing grade PPPK, otomatis diberhentikan dari tempat mengajarnya karena dianggap akan ditempatkan di sekolah negeri.

"Saya salah satu yang sekarang sudah kehilangan pekerjaan karena sekolah swasta tempat saya mengajar menganggap saya akan segera ditempatkan di sekolah negeri, sehingga mereka segera mencari guru pengganti yang baru,” ungkap guru honorer asal Pasuruan, Jawa Timur, Annisa Harjanti.

“Padahal, hingga saat ini saya belum mendapatkan kepastian penempatan dan SK pengangkatan PPPK," tambahnya.

Respons KSP

Guru honorer lulus PG PPPK 2021 mengadukan nasib mereka ke KSP. Begini respons KSP.

-