Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDIP Ahmad Basarah menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan status kepahlawanan Bung Karno sudah tepat. Ia pun mendesak pemerintah merehabilitasi nama baik Sang Proklamator serta meminta maaf kepada keluarganya.

Menurutnya, negara harus menunjukkan keberpihakannya kepada Bung Karno sebagai korban sejarah selama masa Orde Baru.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Pentingnya Kerangka Geopolitik Soekarno: Demi Masa Depan Bangsa

"Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno pada 2012, maka seyogianya negara melalui Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta Bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang Pendiri Bangsa atas tuduhan keji yang tidak pernah terbukti dan dibuktikan secara apa pun," kata Basarah saat mengunjungi lokasi penahanan Bung Karno di Penjara Banceuy, Bandung, Selasa (8/11/2022).

Wakil Ketua DPR RI itu menilai saat ini merupakan momentum terbaik bagi negara menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Sebagai bangsa yang besar, menurut Basarah, hal itu harus ditunjukkan secara tegas dan jelas oleh pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga.

Basarah menilai hal itu merupakan tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara. “Juga demi anak cucu kita agar mereka tetap menghormati para pendiri Bangsa Indonesia terutama Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia,” jelas dia.

Di Penjara Banceuy ini, kata Basarah, merupakan bukti sejarah bahwa Bung Karno menuliskan pleidoi Indonesia Menggugat yang sangat monumental bagi kemerdekaan RI. Di ruang yang sempit dan diasingkan oleh kolonial Belanda, Bung Karno tetap memikirkan bangsa ini.

Baca Juga: Heboh Relawan Dorong Jokowi Mengakhiri Trah Soekarno di Kepemimpinan PDIP, Pacul Sebut Ada Aturan: Mereka Boleh Bikin Partai, Monggo!

"Di dalam penjara yang pengap dan sempit ini Bung Karno masih menunjukkan kelasnya sebagai seorang pejuang kemerdekaan bangsa. Karena di penjara sempit inilah Bung Karno menyusun pleidoi yang terkenal di seluruh dunia," jelas Basarah.

Meski demikian, Basarah tetap menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang dalam pidato kenegaraannya yang menegaskan kesetiaan Bung Karno terhadap bangsa dan negara dari masa era prakemerdekaan maupun setelahnya.

Basarah menganggap Presiden Jokowi sudah menghapuskan tuduhan yang pernah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 mengenai dugaan pengkhianatan Bung Karno kepada bangsa dan negara melalui dukungan pemberontakan pada G30S PKI 1965 lalu.

"Pak Jokowi katakan tidak terbukti karena telah diberikannya gelar pahlawan nasional pada Bung Karno, di mana syarat di dalam UU teresebut seorang tokoh nasional, tokoh bangsa dapat memperoleh gelar pahlawan nasional salah satunya tidak pernah berkhianat pada bangsa negara, maka dengan telah diberikannnya gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu tidak terbukti," jelas dia.

Baca Juga: Sebut Bung Karno Santri, Mahfud MD: Indonesia Sempat Diproyeksikan sebagai Negara Sekuler

"Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi yang telah memberikan penegasan, pendidikan politik pada bangsa Indonesia betapa seorang Proklamator Bangsa, Pendiri Bangsa, Bapak Bangsa, betul-betul seorang patriotik sejatik, yang setia sampai akhir hidupnya pada bangsa dan negara Indonesia. Kita tunggu babak sejarah selanjutnya, agar proses rehabilitasi nama baik Bung Karno dapat dilakukan," tegas Basarah.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan kepahlawanan Bung Karno sudah tepat, tetapi perlu diikuti langkah yang tepat.

Dia menyampaikan banyak pemimpin negara di dunia ini yang menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa buruk pada masa lampau.

Baca Juga: Pengurus DPP Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Relawan Publik) Ziarah ke Makam Bung Karno

Anggota DPR RI itu mencontohkan Kaisar Jepang Hirohito yang meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan dan China.

"Juga terakhir bagaimana Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa revolusi. Karena itu saya kira permintaan maaf itu penting karena ini akan berkaitan dengan bagaimana penulisan-penulisan sejarah buku-buku sejarah dan itu saya kira baik untuk pendidikan, untuk generasi muda. Itu sangat penting karena pengakuan itu harus diikuti dengan literasi-literasi sejarah bangsa ini," jelas dia. 

Baca Juga: BNI Dukung UMKM Diaspora Ekspansi Bisnis Hingga Ke Inggris

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.com.