Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sejatinya sudah menyiapkan isu yang akan dibawa dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensial G20 di Bali. Isu ini berdasarkan hasil kesepakatan para menteri G20 untuk sektor energi, terdapat 9 prinsip yakni 'Bali Compact' yang diharapkan bisa menjadi legacy.

Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi mengungkapkan bahwa Bali Compact yang telah disepakati dalam Forum Transisi Energi G20 awal September lalu, bisa menjadi warisan dari Indonesia kepada G20.

"Prinsip-prinsip yang ada pada Bali Compact ini akan menjadi legacy, dan harapan kami akan bisa mewarnai semua pelaksanaan transisi energi di negara-negara G20," jelas Yudo dikutip website Kementerian ESDM, Rabu (9/11/2022).

-

-

Lebih lanjut, Yudo menuturkan bahwa bukan suatu hal yang mustahil apabila prinsip-prinsip yang ada di Bali Compact bisa dimanfaatkan oleh negara-negara di luar G20, karena Bali Compact sifatnya high level dan mendapatkan berbagai masukan dari berbagai keinginan negara-negara anggota G20 sehingga bisa dikerucutkan dan disepakati bersama. "Banyak negara anggota G20 berpendapat ini goes beyond G20, ini bisa diterapkan di luar negara G20," sambungnya.

Bali compact, papar Yudo, adalah sesuatu yang ditawarkan oleh Indonesia dalam forum transisi energi G20, di mana setiap negara anggota G20 sudah memiliki rencana dan memulai untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) masing-masing.

Sehingga muncul ide-ide yang berisikan prinsip-prinsip untuk melaksanakan dan mempercepat NZE, yang kemudian didiskusikan hingga akhirnya tercapai konsensus oleh negara anggota G20 yang kemudian dinamakan Bali Compact.

Adapun ke-9 prinsip dalam 'Bali Compact' itu diantaranya:

Pertama, memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional.

Kedua, meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan.

Ketiga, mengamankan pasokan energi, infrastruktur, dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal.

Keempat, meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi.

Kelima, mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi.

Keenam, mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau Net Zero Emissions.

Ketujuh, berkolaborasi dalam memobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Paris Agreement.

Kedelapan, meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi atau Net Zero Emissions.

Kesembilan, membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, demonstrasi, diseminasi dan penerapannya.

Menurut Yudo, dalam mewujudkan transisi energi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu teknologi dan pendanaan. "Tantangan lainnya adalah masalah dana," tegasnya.

Ia menjelaskan transisi energi membutuhkan dana yang tidak sedikit, termasuk guna mempercepat waktu pensiunnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Penguasaan teknologi, waktu pelaksanaan proyek, dan kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun keekonomian juga menjadi catatan daftar tantangan berikutnya.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan, lanjut Yudo, Indonesia berupaya melakukan sejumlah terobosan, antara lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik.

[-]

-

KTT T20 2022 Perkuat Peran G20 Dalam Navigasi Dinamika Global
(pgr/pgr)