KOMISI Pemihan Umum (KPU) akan melakukan tahapan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan yang disampaikan oleh para bakal calon (balon) perseorangan dalam Pemilu DPD 2024 mendatang. KPU mewajibkan setiap balon perseroangan Pemilu DPD 2024 untuk menyerahkan daftar dukungan masyarakat disertai fotokopi KTP sebagai syarat pendaftaran.

"Dukungannya berupa surat pernyataan daftar nama pendukung dulu kemudian dilampiri dengan fotocopy KTP," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari ketika ditemui pasca mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I DPD di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).

Berbeda dengan parpol peserta pemilu 2019 pemilik kursi di DPR yang tidak perlu mengikuti proses verifikasi faktual kepengurusan, balon peserta Pemilu DPD masih diwajibkan mengikuti tahapan verifikasi dukungan secara faktual. Termasuk bagi anggota DPD yang akan kembali maju pada Pemilu 2024.

"Untuk anggota DPD yang mau daftar lagi, perlakuannya dalam undang undang sama dengan pendaftar lama, atau baru, pada intinya tetep mendaftar, memenuhi syarat pencalonan, dan syarat calon,dan sama dikenakan verifikasi administrasi dan faktual. Kalau partai kemarin ada yang masuk katagori partai 2019 ya yang lolos PT, itu perlakuan hanya mendaftar dan verifikasi administrasi, karena ada judical review di UUD pemilu ke MK," tuturnya.

Baca juga: KPU Berikan Akses Sipol untuk Perbaikan Verifikasi Administrasi

Hasyim menuturkan calon pendaftar anggota DPD wajib memastikan dukungan yang didapat berasal dari penduduk yang masuk kategori sebagai pemilih. Pemilih usia dewasa yang punya hak pilih yang masuk dalam daftar pemilih KPU.

"Kami berharap bapak ibu, mau mendaftarkan calon DPD, itu harus memastikan, para pendukungnya masuk katagori pemilih," jelasnya.

Pendaftaran balon anggota DPD mulai dibuka pada 12-18 Desember 2022. Syarat dukungan harus dipenuhi dan diserahkan kepada KPU Provinsi. Setelah syarat dukungan dinyatakan memenuhi syarat, calon dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD pada Mei 2023.

"Pendaftaran calon kan DPD ya, itu kan dilakukan pada Mei 2023. Nah, itu sampai situ harus terpenuhi dulu syarat dukungan, syarat dukungan itu harus disampaikan pada teman KPU Provinsi, agar dimulai awal desember 2022 ini," ungkapnya. (OL-4)