Reporter: Khanif Lutfi|

Editor: Khanif Lutfi|

Selasa 08-11-2022,18:47 WIB

Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih berada di atas 70 persen. 

Menurut hasil survei Y-Publica, kepuasan publik terhadao kinjerja Jokowi-Ma'ruf Amin berada di angka 72,7 persen.

BACA JUGA:5 Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Jokowi, Berikut Daftarnya

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua cenderung stabil di atas 70 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, Selasa 8 November 2022.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu cenderung stabil meski masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global. 

Rudi mengatakan tingkat kepuasan publik itu sempat turun sedikit pada Maret 2022, namun secara umum masyarakat merasa puas dengan pemerintah periode kedua Jokowi sebagai Presiden RI.

"Bahkan, sebanyak 5,9 persen merasa sangat puas; hanya 23,0 persen tidak puas, sisanya tidak tahu atau tidak jawab 4,3 persen," tambahnya.

BACA JUGA:Ini Nama yang Sudah Dikantongi Jokowi untuk Calon Pengganti Panglima TNI Andika Perkasa

Menurut Rudi, kenaikan tingkat kepuasan publik itu merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam menyampaikan program-program kepada rakyat. 

Di tengah banyaknya persoalan dan tantangan, katanya, publik masih percaya Jokowi sebagai pemimpin yang patut mendapat dukungan.

Dia mencontohkan ketika China masih bergulat dengan pandemi COVID-19, keputusan Jokowi untuk tidak melakukan lockdown justru membuat perekonomian Indonesia bisa tetap bergerak. 

Meskipun kasus COVID-19 kembali meningkat akhir-akhir ini, masyarakat tidak lagi merasa khawatir seperti awal pandemi.

BACA JUGA: Jokowi Tak Masalah Disebut Dukung Prabowo: Ini Menakhodai 270 Juta Rakyat Indonesia

Selain pandemi COVID-19, tantangan yang patut dihadapi Pemerintah Indonesia antara lain soal gonjang-gonjang ekonomi yang diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina serta kenaikan harga pangan dan energi.

Sumber: