POJOKSATU.id, JAKARTA – Tagar #TutupAmmanMineral trending di Twitter, KPK dan BPK diminta turun tangan.

#TutupAmmanMineral jadi salah satu trending topik di Twitter sejak Selasa pagi, 8 November 2022.

Sampai pukul 09.00 WIB, #TutupAmmanMineral sudah dicuitkan lebih dari lima ribuan kali.

Rata-rata, cuitan netizen itu mendesak KPK dan BPK RI turun tangan menyelidiki aktivitas penjualan scrap atau limbah bekas peralatan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

“Pengolahan limbah tidak sesuai prosedur yg ada, harus segera ditindak sih,” tulis akun @Dyantaravia.

Sementara akun @zainal1099 menyebutkan bahwa aktivitas penjualan scrap yang diduga dilakukan oleh PT AMNT sudah jelas sangat merugikan negara.

Karena itu, diperlukan tindakan tegas dari aparat berwenang terkait tindakan tersebut.

“Tidak transparan, malah diduga justru telah menguntungkan oknum tertentu,” cuit akun @Rani37xt.

Untuk diketahui, permasalahan PT AMNT sejatinya sudah mendapat sorotan dari Senayan.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bakal membawa dugaan penjualan scrap ini dalam rapat di DPR.

Persoalan yang dimaksud Adian adalah menyangkut penjualan scrub tambang atau sampah tambang yang kembali dilakukan perusahaan AMMAN Mineral Nusa Tenggara tersebut.

“Kalau memang (PT AMNT) problem terus, tidak bisa menciptakan ‘di sana senang, di sini senang’. Senang di satu pihak saja, rakyat hanya dapat sampah dan sebagainya,” ujar Adian dalam diskusi Problem AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Jakarta, belum lama ini.

Karena itu, Adian mendesak pihak terkait untuk turun tangan.

“Kementerian ESDM bisa memeriksa, apakah izin usaha pertambangan khusus itu termasuk untuk menjual scrub atau tidak,” sambungnya.

Politikus PDIP ini mengaskan, usaha tambang harus memiliki kontribusi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang bertempat tinggal di wilayah berdirinya tambang.

“Kalau perusahaan tambang bermasalah dan tidak ada kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sebaiknya ditutup saja,” tegasnya.

Terkait permasalahan tersebut, Komisi VII berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT AMNT.

Rencanya, RDP tersebut akan digelar pada Kamis, 10 November 2022 mendatang.

Dalam RDP itu, salah satu akan jadi pembahasan adalah terkait aktivitas penjualan scrap dan pembuangan limbah B3 ke laut oleh PT AMNT. (AdeGP/pojoksatu)