Jakarta - Angota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra,  Andre Rosiade blak-blakan mendesak Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito diganti dari posisinya.

Pernyataan Angota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra,  Andre Rosiade dalam bentuk video itu pun viral di media sosial, hingga menuai komentar warganet. 

"Kepala BPOM itu menyalahkan Kementerian Perdagangan, ya kan itu yang terjadi. Jadi ada yang saya tonton adalah BPOM itu buang tanggung jawab dan menyalahkan Kementerian Perdagangan," kata Angota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra,  Andre Rosiade seperti yang dilansir dari media sosial instagram manaberita, Minggu (6/11/2022). 

"Padahal Kementerian Perdagangan menyampaikan kepada kami, Impor itu (obat) adalah atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi terlihat sekali BPOM tidak mau disalahkan," sambungnya mengungkapkan.

Angota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra,  Andre Rosiade

Kemudian dikatakannya, bahwa dari analisinya, hal ini merupakan ketidak mampuan Kepala BPOM dan isntutusinya. 

Bahkan, dia juga menyarakan kepada pimpinan rapat di Komisi VI DPR RI untuk melakukan rapat gabungan antara BPOM, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Komisi IX DPR RI serta Badan Perlindungan Konsumen. 

"Karena sudah lempar batu, sembunyi tangan ini pimpinan. Kalau memang ternyata, the untouchables BPOM ini salah, kita rekomendasikan sama Jokowi, ganti itu Kepala BPOM, itu loh," katanya dengan tegas. 

"Ini sudah 178 orang (anak-anak) akibat gangguan ginjal akut. Nggak ada otaknya, kalau pejabat Republik Indonesia tidak tanggung jawab soal itu. Kita ini nggak bisa main-main pimpinan," pungkasnya.

Ia juga memnita, agar hal ini diusut tuntas dan bongkar habis. Kemudian, ia katakan, bila Kepala BPOM-nya yang salah, pihaknya untuk merekomendasi untuk mengganti Kepala BPOM.

 Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay

Sebelumnya diberitakan juga, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay angkat bicara mengenai desakan Kepala BPOM Penny K. Lukito dicopot akibat kasus gagal ginjal akut pada anak.

Saleh mengatakan keputusan pencopotan Kepala BPOM itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Diserahkan kepada presiden untuk menilai. Presiden pasti mendengar usulan dan suara masyarakat," kata dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Penny sudah menjabat sebagai Kepala BPOM lebih dari enam tahun. Dia juga tidak memiliki keahlian di bidang pengawasan obat dan makanan.

"Yang jelas, Kepala BPOM ini sudah menjabat agak lama. Lebih dari 6 tahun. Dan beliau bukan berasal dari dalam BPOM. Tadinya beliau bekerja di Bappenas. Keahliannya perencanaan pembangunan, perkotaan, pedesaan dan lingkungan hidup," ujar dia.

Kemudian sebelumnya juga, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyatakan setuju dengan usulan diadakan rapat gabungan bersama Komisi VI DPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Menurut dia, rapat gabungan itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan. 

"Ternyata yang diperlukan BPOM bahwa importir bahan baku akses yang dicabut dari BPOM sudah ada. Dia importir langsung kepada produsen," kata dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022). 

"Artinya importir langsung kepada perusahaan farmasi, kemudian kepada pabrik obat. Jadi boleh-boleh saja dalam rangka perbaikan," tambah dia. 

Ia mengatakan hal itu justru memiliki celah yang bisa merugikan masyarakat.

Kendati demikian, ia berujar belum mengetahui apakah antarpimpinan komisi itu sudah melakukan komunikasi terkait rapat gabungan ini. 

"Saya belum tahu karena pasti itu lewat pimpinan. Apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum. Apakah sudah surat menyurat atau belum. Kalau itu ya kita sambut positif untuk perbaikan kebijakan saya pikir enggak ada masalah," tandas dia.

Selain itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Chaniago angkat bicara soal desakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito dicopot akibat kasus gagal ginjal akut pada anak. 

Ia menegaskan pencopotan Kepala BPOM itu merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, Irma menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. 

"Kami Komisi IX mengembalikannya pada presiden karena itu hak prerogatif presiden," ujar dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022). 

Lebih lanjut, ia menyatakan agar dalam kasus ini harus ada pihak yang bertanggung jawab. 

"Tapi jelas harus ada yang bertanggung jawab," tuturnya.(saa/nsi/aag)