Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengkritik langkah Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah kelompok relawan pendukungnya di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (29/7) lalu.

Dia berkata, Istana Kepresidenan seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan kenegaraan, bukan relawan politik. Secara etika, menurutnya, langkah Jokowi itu tidak bagus.

-

-

"Seharusnya, Presiden tidak menjadikan Istana Negara untuk konsolidasi politik. Istana Negara harus digunakan untuk kegiatan kenegaraan, bukan untuk kegiatan berkaitan relawan. Apalagi Pilpres 2024, itu secara etika kurang pas," ucap Kholid saat dihubungi, Senin (31/7).

Dia berkata, Jokowi seharusnya menggunakan tempat lain untuk menggelar pertemuan dengan kelompok relawannya. Menurut Kholid, langkah Jokowi menggunakan Istana Kepresidenan untuk bertemu relawan bisa memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat.

"Kalau itu diadakan di Istana Negara, maka agendanya kenegaraan. Tapi kalau itu agendanya relawan nasional Jokowi, kan banyak tempat lain yang bisa digunakan, bukan Istana Negara," ujarnya.

"Kalau begitu orang jadi menduga-duga kenapa Istana Negara digunakan untuk konsolidasi politik. Itu tidak bagus secara etika publik," tambah Kholid.

Sebelumnya, Jokowi mengumpulkan sejumlah kelompok relawan pendukungnya di Istana Kepresidenan Bogor hari ini, Jumat (29/7).

Ketua Umum Sekretaris Nasional Jokowi, Rambun Tjajo mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan itu tentang penentuan sikap menyambut Pilpres 2024.

"Yang penting juga disampaikan Presiden ke kita adalah menekankan sekali lagi tidak terpancing masuk dalam soal politik berkaitan dengan 2024," kata Rambun kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/7).

Sebagai informasi, 17 kelompok relawan pendukung Jokowi sempat menggelar pertemuan bertajuk Musyawarah Rakyat Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Senin lalu (25/7). Nantinya, pertemuan serupa disebut akan dihelat di 33 provinsi lain.

Sebanyak 17 organisasi relawan yang ikut dalam musyawarah itu adalah PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Bara JP, GK Center, Almisbat. Kemudian RPJB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, RKIH, JAMAN, GAPURA, Indeks, KIB, Sekber Jokowi Nusantara, KA-PT, dan Maluku Satu Hati.

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus mengatakan musyawarah dilakukan untuk menjaring aspirasi mengenai capres dan cawapres dari 34 provinsi

"Rakyat sudah waktunya menjadi subjek dalam memutuskan siapa tokoh yang akan menghela Indonesia pada Pilpres 2024," ucap Panel.

[-]