Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang turut digawangi oleh Eks Imam Besar Habib Rizieq Shihab menggelar demonstrasi Aksi 411 pada Jumat (4/11/2022), bahkan kelompok ini mewacanakan aksi Reuni 212. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menyampaikan tanggapannya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menilai rentetan aksi demonstrasi tersebut merugikan bangsa dan tidak mengandung manfaat. Ia pun meminta semua pihak untuk berhenti memainkan politik identitas.

Baca Juga: Hindari Demo 411, Jokowi Dinilai Menyuburkan Isu Islamophobia

"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Rahmat di Jakarta, Sabtu (5/11/2022).

Rahmat menilai kalau politik identitas itu aksi pembodohan kepada masyarakat. Sebab, melalui politik identitas itu justru bangsa akan kehilangan energi positif lantaran ada segelintir kelompok yang terus merawat dendam.

Baca Juga: Heboh Jokowi Didesak Mundur, KSP: Tuntutan Massa Aksi 411 Sangat Absurd dan Tak Berdasar

"Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," tuturnya.

Menurutnya, politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya.

"Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," katanya.

Rahmat melanjutkan, bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya. Bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas, kata Rahmat, adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.

Baca Juga: Serukan Politik Identitas, Abu Janda: Sejak digebukin kayaknya ada yang geser di kepala Ade Armando

Dalam kesempatan itu, Rahmat meminta semua pihak untuk lebih dewasa dalam menjalani dinamika kebangsaan ini. Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan.

"Kita sebagai Umat Islam harus ingat Kaidah Usul Fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Dar'ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih: bahwa 'Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan'," imbuhnya.

Baca Juga: AHY dan Aher Nggak Cukup Buat Anies, Gandeng Menteri Jokowi jadi Cawapres Adalah Paket Lengkap: Berpengalaman dan Punya Duit...

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.