Surabaya: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur (Jatim), Muhammad Fawait, menyebut Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono tak becus sebagai ketua tim anggaran. Adhy Karyono dinilai serampangan dalam proses Raperda APBD (R-APBD) Jatim Tahun 2023.
 
"Kinerja Sekdaprov Jatim sebagai ketua tim anggaran buruk. Sebagai anak buah gubernur, Sekdaprov yang baru ini tidak becus karena Raperdanya tidak bisa diteruskan, dan uangnya jadi Silpa. Tentu ini memalukan gubernur," kata Fawait, Sabtu, 5 November 2022.
 
Fawait menegaskan ada beberapa kecerobohan Adhy yang bisa berdampak fatal pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pertama, lanjut dia, sebelum pembahasan perubahan APBD 2022, ada pengesahan Raperda Dana Cadangan untuk Pilgub Jatim 2024 sebesar Rp300 miliar.

-?

- - - -
"Akibatnya Raperdanya tidak bisa dilanjutkan, dan akibatnya uangnya jadi Silpa. Harusnya, Raperda itu disahkan setelah evaluasi dari Mendagri turun, karena evaluasi itu jadi penentu Raperda lanjut atau tidak. Tetapi yang terjadi justru Raperda itu disahkan saat paripurna di DPRD Jatim, padahal evaluasi Mendagri belum turun. Akhirnya tidak diperbolehkan Mendagri. Saya yakin Ibu Gubernur belum tahu perkara ini, dan ini jelas kecerobohan dari sekdaprov," ucap dia.
 
Tak hanya itu, Sekdaprov Jatim yang baru menjabat ini ngasal dalam memainkan angka anggaran, terkait rencana penyertaan modal kepada salah satu BUMD yang diusulkan dalam RAPBD Tahun 2023.
 
"Kami temukan ada rencana untuk menambah modal salah satu BUMD, angkanya Rp3 miliar, kalau tidak salah untuk Askrida. Kami tidak menentang penambahan modal, cuma sekali lagi kecerobohan pembantu gubernur tiba-tiba penyertaan modal ini caranya asal main menambahkan angka," kata pria yang juga Bendahara PW GP Ansor Jatim itu.
 
Baca: Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Siapkan Mitigasi Bencana Dampak Cuaca Ekstrem
 
"Padahal, sebelum penambahan modal harus ada dulu Perda Pernyataan Modal. Jadi, tidak bisa langsung main masukkan saja. Ini membahayakan gubernur, karena ketidakcakapan anak buahnya. Ini kecerobohan Sekda dan Bappeda sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," ujar dia.
 
Fawait menyebut kecerobohan lainnya terkait dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jatim sebesar Rp1,5 triliun. Dana itu diketahui tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga tidak dibahas di masing-masing komisi. 
 
"Jatim dapat anugerah rezeki dana transfer, saya bersyukur dan apresiasi. Tapi yang jadi sorotan dana transfer ini per 29 September 2022 lalu, karena diam-diam tanpa melibatkan dan sepengetahuan komisi, dan anehnya ini baru dilaporkan empat hari lalu. Sehingga, anggaran transfer pusat ini tidak masuk RKA yang dibahas di masing-masing komisi. Ini otomatis menghilangkan hak budgeting dewan yang jadi fungsi dan hak DPRD," katanya.
 
Menurut Fawait, kecerobohan Sekdaprov Adhy Karyono bisa membahayakan Gubernur Khofifah. Demi menyelamatkan Khofifah, Fawait menyebut Fraksi Gerindra siap menolak R-APBD Tahun 2023.
 
"Kami sayang gubernur, mungkin fraksi yang paling sayang Bu Khofifah adalah Gerindra. Kami cermat, karena tahun 2023 Presiden sudah mengingatkan ada ekonomi gelap. Maka kebijakan R-APBD yang tidak tepat, bisa membahayakan gubernur," ujarnya
 

(NUR)