Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 triliun di tahun 2022 ini. Jika akumulasi dengan 38 kabupaten/kota ditargetkan Rp 26,8 Trilliun.

Hal itu sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri pertemuan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022) pagi.

Nilai komitmen tersebut menjadikan Jatim meraih peringkat kedua tertinggi di bawah DKI Jakarta dengan total nilai transaksi sebanyak Rp 5,19 Triliun.

Khofifah menyebutkan, komitmen Pemprov Jatim untuk TKDN sebesar Rp 2,293 trilliun tersebut telah setara dengan 54,5 persen. Dan, Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp 2,27 triliun atau setara dengan 53,9 persen.

“Nilai komitmen Pemprov Jatim tersebut juga sudah lebih dari target yang dibuat. Kami bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi pesan Presiden untuk mengalokasikan belanja barang dan jasa dari APBD minimal 40 persen untuk produk dalam negeri, dan targetnya se-Jatim akan mencapai Rp 26,8 triliun,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan, secara keseluruhan, sesuai data penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Kamis (24/3/2022), total belanja Provinsi Jatim mencapai Rp 9,4 triliun.

Namun, yang terumumkan tercatat sebanyak Rp 7,71 triliun atau setara dengan 82 persen. Sehingga, masih ada Rp 1,69 triliun atau setara dengan 18 persen yang masih belum terinput datanya.

“Ini karena transaksi dengan nilai di bawah Rp 60 juta belum diinput datanya. Sehingga, untuk data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) masih bisa akan berubah sampai 31 Mei mendatang,” kata Khofifah.

Profil belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Jatim pun menunjukkan komitmen nyata upaya dalam melestarikan produk karya anak bangsa. Dengan rincian pengadaan melalui penyedia Jatim, total paket mencapai 24.729 dengan nilai Rp 4,2 triliun.

Lebih detailnya, pengadaan melalui penyedia UMKM mencapai 22.167 paket, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) mencapai 407 paket dan e-purchasing mencapai 2.575 paket. “Sehingga, ini menunjukkan bahwa program Jatim Bejo (Belanja Online) sudah mudah diakses oleh pemilik UMKM yang ada di Jatim,” tutur Khofifah.

Atas komitmen ini, Khofifah optimistis bahwa gerakan peningkataan penggunaan produk dalam negeri akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jatim. Khofifah menuturkan setidaknya dalam target yang telah ditetapkannya, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,8 persen.

“Karena data ini masih dinamis, prediksi kita kalau total belanjanya mencapai Rp 36 triliun akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 poin,” ujar Khofifah.

Di sisi lain, sampai hari ini total daerah yang sudah menyampaikan komitmen belaja produk dalam negeri sebanyak 24 kabupaten/kota. Totalnya mencapai Rp 11,3 trilliun.

Untuk itu, menjadi penting menurut Khofifah, jika bupati/walikota di Jatim untuk segera membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pasalnya, saat ini tercatat ada 15 kabupaten/kota yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim P3DN. Sedangkan, 11 kabupaten/kota lain masih dalam proses pembuatan surat dan 12 lainnya belum memiliki SK Tim P3DN.

“Saya harapkan kepala daerah melakukan monitoring secara berkala utamanya yang masih dalam proses. Sedangkan yang belum punya SK, saya harap percepatan pembuatan Tim P3DN bisa disegerakan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden dalam forum ini,” pintanya.

Dalam semangat Optimis Jatim Bangkit 2022, Khofifah percaya bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim hingga 5,0-5,8 persen.

Sebelumnya, dalam kegiatan ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahannya bahwa saat ini semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Baik karena pandemi Covid-19, maupun perang berdampak pada sektor secara luas.

Di Indonesia misalnya kelangkaan harga pangan serta langkanya kontainer menjadikan pengiriman logistik terhambat. Sehingga dampaknya, berimbas pada angka inflasi yang melonjak.

“Hari ini kita masih bisa mengendalikan laju inflasi. Namun format pengendalian inflasi dengan ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi harus ditemukan oleh Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dan sektor strategis lainnya,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan, ada cara mudah yang bisa dilakukan. Yakni adalah menggunakan APBN untuk trigger pertumbuhan ekonomi. Hari ini, lanjut ya skema kerja detil harus dilakukan secara makro dan mikro. Jokowi menuturkan bahwa masih banyak ditemukan baik Kementerian, Lembaga, BUMN, hingga Pemerintah Daerah yang masih belanja produk impor.

Ia menjelaskan bahwa saat ini anggaran untuk Pemerintah Pusat Rp 526 triliun, untuk pemerintah daerah Rp 536 triliun serta untuk BUMN sebanyak Rp 420 triliun adalah jumlah yang besar dan harus dimanfaatkan untuk belanja produk dalam negeri.

“Dibelokkan sedikit, sekitar 40 persen saja akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di daerah bisa mencapai 1,5-1,7 persen dan untuk BUMN bisa mencapi 0,4 persen,” katanya

“Jangan sampai kita tidak melakukan belanja dalam negeri. Kita harus merubah mindset agar tidak terjadi capital outflow,” imbuhnya

Kepada seluruh audiens dalam arahannya, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak berbangga dengan capaian transaksi belanja dalam negeri sebanyak Rp 214,4 triliun.

Menurut Jokowi, sebelum bulan Mei mendatang target nasional yakni Rp 400 triliun harus bisa dicapai. Oleh karenanya, Jokowi menginstruksikan untuk segera mendorong UMKM yang ada di daerah agar segera bisa masuk e-katalog sebanyak-banyaknya.

“Saya minta kepada Kepala LKPP, akhir tahun harus bisa tembus diatas satu juta. Kepala daerah ambil lah umkm yang bagus untuk masuk ke e-katalog. Buatlah proses pembuatan SNI yang murah dan mudah. Jangan dipersulit, mari dipermudah. Biar semua bisa masuk (e-katalog),” jelasnya

Diakhir dirinya meminta untuk implementasi pelaksanaan belanja produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk betul terlaksana di lapangan. “Jangan sampai ada impor barang dan diakui oleh pabrik-pabrik lokal. Pengawasan ini harus diperketat. Sehingga target-target yang sudah dibuat bisa terpenuhi,” pungkasnya. (tok/kun)