MENTERI Perencanaan Pembangunan (PPN) periode 2014-2015 Andrinof A. Chaniago mengatakan kepala daerah berprestasi dapat menjadi calon pemimpin nasional. Ia menilai karir politik seperti kepala daerah sebaiknya diisi oleh talenta-talenta muda sehingga ada cukup waktu bagi mereka untuk matang dan mahir menjalani profesi yang terkait urusan publik. 

"Jalur paling ideal mendapatkan calon-calon pemimpin nasional adalah dari kepala daerah yang berprestasi mulai dari wali kota atau bupati yang dimulai usia 35-45 tahun, di posisi gubernur sekitar usia 45-55 tahun," ujar Andrinof dalam diskusi bertajuk Merancang Jalan Melahirkan Pemimpin Masa Depan yang digelar secara daring, Kamis (3/11) malam.

Turut hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mewakili kalangan birokrat, serta Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk dan politikus muda Tsamara Amany menjadi panelis. 

Baca juga: 50 Persen Obat dan Alkes Ditargetkan Produksi Dalam Negeri

Meskipun Andrinof berpendapat karir politik sebagai kepala daerah merupakan awal yang baik untuk mencari bibit pemimpin nasional, ia menambahkan talenta dari birokrat ataupun institusi kemasyarakatan juga potensial menjadi sosok pemimpin masa depan. Menurut Andrinof, partai politik (parpol) yang seharusnya bertanggung jawab merekrut talenta-talenta terbaik dari unsur-unsur tersebut. Ia menyarankan pentingnya talent pool atau kumpulan bakat untuk mencari sosok pemimpin. 

Untuk menyiapkan calon pemimpin, menyiapkan calon bupati/wali kota yang muda-muda, partai politik bisa merekrut dari TNI/Polri, organisasi masyarakat atau birokrasi. Parpol membangun talent pool orang-orang muda yang terpilih berpotensi menjadi pemimpin," tuturnya. 

Menteri KLHK Siti Nurbaya menambahkan ada cukup banyak pejabat eselon I di lingkungan kementerian/lembaga. Jumlahnya, sebut Siti, sekitar 600-700 orang termasuk sekretaris daerah. "Kalau kita inventarisasi, dikasih passing grade, kita bisa menghasilkan 10-20 orang, lalu ada uji rekam perlu ada survei regular per tahun. Ini harus didiskusikan dengan asosiasi pemerintah daerah," tuturnya. 

Sementara itu Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk mengakui ada perbedaan antara talenta-talenta yang bekerja di sektor publik dengan sektor privat atau swasta. Selama ini menurutnya sektor publik belum membaik karena pemimpinnya. 

Para pemimpin di eksekutif seperti kepala daerah maupun legislatif yakni anggota dewan, terang Hamdi, merupakan adalah orang-orang yang mendapat mandat melalui proses politik. Permasalahannya, terang dia, partai politik yang berfungsi untuk melakukan kaderisasi untuk mencari pemimpin politik perlu dibenahi terlebih dahulu. 

"Satu-satunya yang punya kanal ekslusif parpol. Persoalannya, barrier (hambatan) untuk masuk ke parpol keras, bahasa politiknya anak sekarang seperti dagang sapi atau tawar-menawar. Bagaimana menembus political barrier yang tidak jauh dari masalah uang, kekuasaan dan kongkalingkong. apakah itu mudah?," papar Hamdi.

Hamdi berpendapat partai politik harus lebih matang sehingga tidak sibuk mencari mencari dana dari kandidat ketika akan mengusung calon pemimpin. Oleh karena itu, menurutnya penyederhanaan parpol penting dilakukan. Selama ini, ujar Hamdi, partai politik mengusung calon pemimpin yang bukan berasal dari kader asli partai, melainkan sosok yang sudah dikenal publik. 

"Partai harus kita kecilkan dulu 3, 4, 5 (partai saja) dan partainya harus kuat baru nanti (memilih pemimpin dengan) sistem jalur politik. Jadi enggak usah goda-goda orang dari tempat lain," tutur Hamdi. 

Tsamara Amany mendorong parpol serius menghasilkan kader-kader mumpuni dan menberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mencalonkan anggota legislatif maupun kepala daerah. (OL-6)