PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade geram terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena terkesan tidak mau disalahkan di dalam kasus gagal ginjal akut yang saat ini telah menewaskan 178 anak di Indonesia.

Terlebih sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito sempat menyinggung mengenai izin importasi bahan pelarut obat pemicu gagal ginjal yang merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. Andre juga menyoroti bahwa BPOM sejak vaksinasi Covid-19, birokrasinya sangat lama dan berbelit.

Andre berpendapat bahwa dalam kasus ini memang ada ketidakmampuan dari Kepala BPOM dan institusinya secara keseluruhan untuk melakukan pengawasan secara utuh terhadap peredaran obat di dalam negeri.

“Kalau memang ternyata, ... BPOM ini salah, kita rekomendasi sama Presiden Jokowi, ganti itu Kepala BPOM,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina 1 November 2022, Simak Rincian Lengkapnya

Lebih jauh, Andre juga menyinggung mengenai lambannya sikap pemerintah dalam melakukan tindakan terhadap kasus gagal ginjal akut yang terjadi saat ini. Dia pun turut membandingkan sikap pemerintah yang terkesan lebih cepat mengatasi kasus Kanjuruhan Malang.

Andre juga menyayangkan sikap pemerintah yang sampai saat ini tidak membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal. Yang ada kata dia, saat ini publik dipertontonkan dengan pejabat yang terkesan saling melempar tanggung jawab.

“Pemerintah juga nggak bentuk tim pencari fakta, nggak ada, urusan bola cepat... Yang ada kita tonton pejabat lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Karena itu, Andre mengusulkan agar ke depan dilakukan rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX DPR untuk mendalami secara komprehensif kasus gagal ginjal akut yang terjadi saat ini.

Baca Juga: Sinopsis Perempuan Bergaun Merah, Film Horor Terbaru yang Jadi Perbincangan Netizen

Menurutnya dalam rapat gabungan itu perlu dihadirkan dari semua sektor kementerian, baik Kemendag, Kemenkes, dan BPOM. Termasuk menghadirkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

“Seharusnya kita jadikan momentum rapat gabungan, karena ini sudah lempar batu sembunyi tangan pimpinan di mana secara terang-terangan BPOM menyalahkan Kementerian Perdagangan. Permasalahan ini harus diurai,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyebut bahwa kewenangan importasi bahan pelarut obat sirup politelin glikol (PG) dan polidietilen glikol (PEG) dilakukan melalui Surat Keputusan Impor (SKI) Kementerian Perdagangan sehingga ini yang menyebabkan pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan.

“Bahan baku aktif lainnya masuk melalui BPOM namun khusus untuk pelarut PG dan PEG masuk tidak melalui SKI BPOM tapi melalui Kemendag istilahnya (non larangan dan pembatasan) jadi tidak melalui surat keterangan impor BPOM,” katanya.

“Artinya BPOM tidak bisa melakukan pengawasan ke mutu dan keamanan pada saat masuk ke Indonesia,” ujarnya.***