Pencapresan menjadi bahasan yang terus berlangsung baik di tengah masyarakat atau elite politik. Mengenai perkembangan yang ada, dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan manuver dengan mengumpulkan sejumlah lembaga survei dan bertemu dengannya.

Mengenai manuver Jokowi ini, Pengamat dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut berkomentar.

Refly menyebut sangat sulit dikumpulkannya sejumlah petinggi lembaga survei tidak dikaitkan dengan riuh politik 2024 khususnya berkaitan dengan capres dari PDIP.

"We have to read between the line, tidak mungkin dia konsentrasi pada poin pemilu, pasti presiden Jokowi menginginkan bagaimana konstelasi politik terakhir, bagaimana dia harus bersikap pada Puan Marharani atau Ganjar Pranowo," jelas Refly melalui kanal Youtube-nya, dikutip Rabu (2/11/22).

Menurut analisisnya, Refly menganggap bahwa apa yang dibahas dan disampaikan lembaga survei ke Jokowi akan menjadi alat siasat Jokowi mengambil langkah ke depan.

Siasat tersebut adalah penjelasan lembaga survei mengenai peluang kedua tokoh tadi yang mana pada akhirnya Jokowi akan meminta Megawati memilih Ganjar dibandingkan Puan Maharani.

"Dan masukan dari lembaga survei itu pasti akan dipakai Jokowi untuk bargaining dengan Megawati untuk lebih memutuskan Ganjar yang menjadi calon presiden. Jangan lupa orang yang hadir itu juga pro Ganjar juga semua jangan-jangan karena survei lebih menjagokan Ganjar dibandingkan Puan Maharani. Jadi ini sebenarnya ingin kepastian untuk ngomong sama Megawati," jelas Refly.

Jika hal itu benar terjadi, maka menurut Refly tak ada yang bisa diharapkan lagi dari ke-netral-an seorang Jokowi pada pilpres 2024.

Menurut Refly, jika hal itu benar maka sudah dipastikan Jokowi turun gunung membela mati-matian anak emasnya demi memastikan rezimnya berlanjut.

"Kalau saya mengatakan berharap Presiden Jokowi akan netral di 2024, ya sepertinya akan menggantang asap. Sudah jelas presiden akan berpihak pada salah satu calon karena ingin melanjutkan rezim ini," jelas Refly.

"Ini menurut saya bukan sikap seorang negarawan tapi seorang politisi, jadi politisi forever karena ingin terus keberlanjutan rezim. Ini menurut saya yang kita prihatin dengan sikap Presiden Jokowi yang terlihat nanti tidak akan netral pada pilpres 2024. Kalau tidak netral itu berbahaya incumbent karena dia bsia menggerakkan resources baik itu state aparatus maupun financial resources," jelas Refly.

Jokowi Kumpulkan Lembaga Survei

Laporan detikX sebagaimana dilansir dari laman detikcom, mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga survei dikumpulkan oleh Jokowi.

Jokowi memanggil beberapa lembaga survei pada September 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi menanyakan peluang Puan naik sampai 12,5 persen pada akhir tahun.

"Semuanya bilang, \'Nggak mungkin, jangankan 12,5 persen. 5 persen saja nggak mungkin,\'" klaim sumber ini, dikutip dari detikcom, Rabu (2/11/22).

Masih dalam sumber yang sama, Executive Director Charta Politika Yunarto Wijaya ketika dimintai konfirmasi membenarkan soal pertemuan sejumlah lembaga survei pada September silam. Namun, Yunarto membantah pertemuan itu secara spesifik membahas elektabilitas Puan Maharani.

"Dia (Jokowi) ingin tahu data survei terakhir di kami seperti apa. Tapi Jokowi itu fokus utamanya adalah kepuasan publik, lalu efeknya secara elektoral seperti apa. Terus siapa-siapa saja yang naik elektabilitasnya," ujar Yunarto kepada reporter detikX.

Foto: Pengamat dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/Net