Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan Polri terkait tata kelola persepakbolaan di Indonesia. Hal ini terkait tragedi kemanusiaan usai laga Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang.

Rekomendasi ini bagian dari laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa tersebut sekaligus ditujukan kepada institusi dan organisasi yang berwenang untuk penegakan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengungkapkan, setidaknya ada empat poin rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persepakbolaan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia," kata Anam dalam keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (2/11).

Kemudian, Presiden Jokowi direkomendasikan membentuk tim independen dengan tugas mengaudit kelayakan seluruh stadion sepak bola di Indonesia agar sesuai standar FIFA, AFC, dan PSSI. "Sehingga, bisa menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak yang terlibat," ujarnya.

Rekomendasi berikutnya, melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola sepak bola secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Ini dilakukan sebagai jaminan agar peristiwa sama tak terulang kembali.

Lalu, Presiden Jokowi diminta bekerja sama dengan FIFA guna memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan.

"Jika dalam waktu tiga bulan tidak ada langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, Komnas HAM RI merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI," terang Anam.