Baliho tersebut memperlihatkan foto Ganjar Pranowo dengan tulisan ‘Petugas Partai Harus Nurut. Saya Setuju’ tersebar di sejumlah lokasi yakni, di kawasan Senen, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan dan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menanggapi hal ini, Dedi Kurnia Syah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) mengatakan itu sejalan dengan manuver politik Ganjar selama ini.

Dedi mengatakan, situasi ini justru semakin menegaskan jika drama politik di PDI Perjuangan adalah bagian dari propaganda untuk meninggikan daya tawar Ganjar sebagai kandidat calon presiden (capres) dari PDIP.

“Artinya, Ganjar sengaja diperankan sebagai kader yang tertindas untuk kemudian mendulang simpati. Jadi, ini satu rangkaian panjang yang memang sejak awal PDIP telah membangun nama besar Ganjar dengan berbagai opini,” kata Dedi, Rabu (2/11/2022) dikutip sindonews.com.

Diketahui, kutipan ‘Petugas Partai Harus Nurut’ berasal dari pernyataan Ganjar Pranowo dalam wawancara dengan salah satu media nasional pada 31 Mei 2021.

Pernyataan Ganjar itu dalam konteks menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya yang menyinggung soal kesetiaan kader partai.

Dalam pidatonya pada 30 Mei 2021. Megawati juga mempersilakan kadernya keluar jika tidak mau menjadi petugas partai.

Oleh karena itu, Dedi mengatakan ada banyak faktor mengapa PDIP memilih jalur emosional dalam mempromosikan Ganjar.

Pertama, selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar tidak memiliki gagasan dan implementasi program unggul, sehingga jika mereka menyasar soal prestasi dalam propaganda politik, akan jauh tertinggal dengan Anies Baswedan yang saat ini cukup kuat membangun rivalitas.

Kedua, Ganjar adalah tokoh pilihan Jokowi sehingga sangat mungkin PDIP merestui pilihan itu, meskipun harus mengorbankan nama baik Puan Maharani. Tetapi ini politik, apa saja bisa terjadi.

“Hematnya, PDI Perjuangan dan Ganjar, sama-sama sedang membangun narasi untuk menyiapkan Ganjar di Pilpres 2024. Hanya saja cara yang dipakai sama persis dengan apa yang dilakukan pada Jokowi, mengambil sisi remeh, soal personal, ketertindasan yang direkayasa,” ujarnya.

(***)