GELORA.CO - Permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun untuk restorasi pesawat menjadi pertanyaan kalangan dewan.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku bingung dengan permintaan Garuda tersebut. Pasalnya permintaan itu terasa aneh apalagi dengan klaim Garuda jika mereka mendapat laba bersih senilai USD 3,76 miliar atau setara dengan Rp 57,3 triliun pada semester I tahun 2022, tapi tetap meminta PNM.

Hal ini dikatakan Rudi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II membahas Laporan dan Persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022, Selasa (1/11).

“Ini kan aneh, katanya dapat laba Rp57 triliun tapi kok masih minta PNM Rp7,5 triliun untuk restorasi pesawat. Kan harusnya bisa pakai laba untuk itu gak perlulah minta PMN,” kata Rudi Bangun dalam keterangan tertulis, Rabu (2/11).

Tak hanya itu, Rudi juga mempertanyakan kegunaan anggaran Rp7,5 triliun untuk restorasi pesawat itu akan seperti apa. Apalagi diketahui selama ini, banyak pesawat Garuda Indonesia merupakan pinjaman dari pihak ketiga atau leasing.

“Yang saya tahu pesawat Garuda itu kan pinjam sama orang atau leasing, terus misalnya diberi PMN Rp7,5 triliun untuk restorasi, berarti yang diperbaiki pesawat orang dong, bukan pesawat milik Garuda sendiri. Seharusnya kan kalau pinjaman untuk perbaikan ya juga ditanggung oleh leasing dong bukan Garuda saja,” jelas politikus Nasdem ini.

Lebih lanjut, Legislator dapil Sumut III ini mengungkapkan, Garuda sebagai perusahaan terbuka maka akan membuka PMN senilai Rp7,5 triliun itu kepada pihak swasta.

“Apa itu gak langgar aturan, apalagi kan PNM itu disuntik dari uang negara, uang pajak rakyat, kalau juga diberi ke swasta kan tak sesuai tupoksi anggarannya,” tegas Rudi.

Untuk diketahui, Kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di semester I-2022 cukup mengagetkan. Maskapai pelat merah ini mencetak laba hingga 3,81 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 57 triliun pada semester I-2022. Padahal sebelumnya Garuda mengalami kerugian akibat himpitan utang.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyebut capaian laba tersebut karena adanya pembalikan liabilitas atau kewajiban karena disetujuinya perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Hari ini ada beberapa terima berita, Garuda mencetak laba Rp 57 triliun sebenarnya laba buku karena itu ada pembalikan dari liabilities setelah PKPU kemarin,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung BUMN Jakarta, pada Minggu (9/10)

Pada Desember 2020 tercatat laba bersih Garuda minus  2,2 miliar dolar Amerika Serikat, lalu pada Desember 2021 tercatat minus 4,16 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu pada Maret laba masih tercatat minus 1,36 miliar dolar Amerika Serikat. Per Juni 2022 Garuda membukukan laba bersih  3,81 miliar dolar Amerika Serikat.

Tiko melanjutkan, kebocoran utang di beberapa tubuh perusahaan pelat merah akan terselesaikan pada tahun ini, termasuk yang terjadi pada Garuda Indonesia.

“Tahun ini InsyaAllah di 2022 yang bahasanya ember-ember bocornya Jiwasraya, Garuda itu moga-moga sudah selesai.” pungkasnya.