Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa hitungan akhir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap cost overrun atau biaya bengkak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni US$1,449 miliar atau setara Rp21,7 triliun.

Pria yang disapa Tiko itu menjelaskan bahwa terdapat dua kali asersi mengenai cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yakni terhadap hasil review BPKP dan terkait dengan perpajakan dan relokasi fasilitas sosial dan umum. Terdapat beberapa biaya yang disebut belum masuk ke perhitungan nilai proyek.

Sebelumnya, pada awal tahun ini BPKP telah menyerahkan hasil temuannya mengenai cost overrun proyek senilai US$1,1 miliar.

"Sekarang kami berada di angka US$1,449 miliar [US$1,5 miliar] sehingga total project cost menjadi US$7,5 miliar," kata Tiko pada Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (1/11/2022).

Tiko menjelaskan bahwa ada beberapa komponen biaya yang tidak masuk pada perhitungan awal nilai proyek sebesar US$6 miliar.

Dia mengungkapkan pembengkakan biaya proyek paling besar terjadi pada pekerjaan tanah dasar (subgrade) dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer (km) yang mengalami tantangan konstruksi.

Selain itu, terdapat perbedaan asumsi cost overrun dengan pihak China terkait dengan biaya investasi persinyalan GSM-R 900 megahertz (mhz). Untuk itu, terdapat investasi sekitar Rp1,3 triliun untuk clearance menara-menara BTS di sepanjang jalur kereta yang dikerjasamakan dengan Telkomsel.

Kemudian, sejumlah biaya proyek yang belum masuk ke perhitungan awal nilai proyek sekitar US$6 miliar meliputi penyediaan listrik oleh PLN, integrasi dengan Stasiun Halim LRT Jabodebek, relokasi dari Stasiun Walini ke Padalarang, pengadaan lahan, hingga eskalasi terkait dengan inflasi dan penaikan UMR.

"China itu memang tidak memasukkan biaya-biaya dari pihak ketiga seperti dari sinyal GSM-R, capex konstruksi PLN, termasuk pajak atas sewa tanah. Jadi ada biaya-biaya yang tidak masuk pada nilai awal proyek yang sekarang kami sepakati harus masuk biaya proyek," jelas Tiko.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kewajiban setoran modal ekuitas PT Kereta Indonesia-China (KCIC), Kementerian BUMN mengajukan PMN senilai Rp3,2 triliun dari cadangan investasi 2022 pemerintah. PMN itu akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai lead consortium BUMN Indonesia pada KCIC.

Kendati demikian, hasil rapat memutuskan bahwa Komisi VI masih akan meminta penjelasan lebih terkait dengan tambahan PMN 2022 kepada KAI senilai Rp3,2 triliun.

"Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilaksanakan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI [Persero] dan PT KCIC," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.

Foto: Presiden Joko Widodo/Net