Jakarta, Gatra.com - Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyebutkan bahwa program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan upaya pemerintah dalam membangun integrasi data seluruh masyarakat Indonesia. Pendataan ini akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam Regsosek ini kami terus berupaya agar warga negara didata semua, termasuk anak buah kapal (ABK) yang berlayar," katanya dalam diskusi bertajuk "Generasi Muda Membangun Negeri", Senin (31/10).

Pendataan Regsosek lebih kompleks dari pendataan yang biasa dilakukan BPS. Pendataan meliputi bukan hanya jumlah penduduk, tapi juga tentang demokrasi, pekerjaan, pendidikan, karakteristik rumah, kepemilikan aset, serta berbagai hal yang mencakup kondisi sosial ekonomi.

Ateng menyebutkan bahwa pendataan dimulai dengan melihat peta wilayah, yang melibatkan ketua satuan wilayah setempat seperti Ketua Satuan Rumah Tangga (RT), Ketua Satuan Lingkungan, dan sebagainya.

Setelah verifikasi bersama ketua setempat, petugas BPS akan melakukan pendataan secara door to door.

"Saya tekankan pendataan dilakuakn secara door to door agar dapat langsung diberikan ke petugas kami," ujarnya.

Ateng juga menyebutkan bahwa petugas yang datang akan membawa surat tugas karena bersifat secara resmi. Lebih dari 400.000 petugas yang telah mendapat pelatihan akan diturunkan selama periode pendataan mulai 15 Oktober lalu hingga 14 November mendatang.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, mengatakan bahwa integrasi data sangat diperlukan sebagai basis data yang nantinya akan mempengaruhi program yang dibuat pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui Regsosek sebagai pembaruan sistem integrasi data yang selama ini digunakan.

"Ini upaya Bappenas untuk membangun satu data. Basis data seluruh penduduk jadi bekal utama bagi pemerintah, masyarakat, serta mitra swasta untuk dimanfaatkan," ucapnya.

Program pembangunan yang dilakukan pemerintah akan didasarkan pada basis data, yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas belanja negara. Hal ini dilakukan dalam mencegah inefisiensi anggaran akibat data yang tidak berkualitas. Regsosek dirancang agar menjadi data yang berkualitas sebagai acuan utama yang dimiliki negara.

"Ini dapat menjadi instrumen yang mendorong dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan positif, melalui identifikasi kelompok yang paling membutuhkan dukungan dan perubahan," tuturnya.