Mardani khawatir efektivitas pemerintah terganggu karena menteri fokus pencapresan.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Politikus PKS Mardani Ali Sera tak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal menteri yang maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden tak harus mundur dari jabatan.

Mardani menilai capres adalah orang yang siap berperilaku sebagai negarawan. Menurutnya, seorang capres digerakkan oleh hati nurani, tanpa putusan MK atau putusan apapun.

“Masih menjabat sebagai menteri dan nyapres mestinya bertentangan dengan sikap negarawan. Amanah menteri itu berat,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (2/11).

Cak Imin Sapa Prabowo Capres di Acara PKB, Waketum: Ya Harus Dihormati

Anggota DPR RI itu menyebut capres memegang amanah yang super berat. Jika masih menjabat menteri, efektivitas pemerintahan bisa terganggu.

“Pengawasan penyalahgunaan menteri yang mencalonkan diri sebagai capres/cawapres wajib ditingkatkan. Tidak etis jika ybs memanfaatkan program kementerian untuk tujuan elektoral,” tegasnya.

Lanjut Mardani, ada etika dan norma di atas hukum positif. Dia berpendapat, menteri yang nyapres tanpa meninggalkan jabatan sangat berpotensi menyalahgunakan wewenang.

“Ayo publik, kita lihat mana capres yang siap jadi negarawan,” pungkasnya.

Diketahui, MK memutuskan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tak perlu melepas jabatannya. Dengan catatan, menteri itu harus mendapat izin cuti dari Presiden.

MK memutuskan demikian terkait perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 menyangkut pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dijelaskan MK, syarat pengunduran diri bagi pejabat negara yang diajukan partai politik peserta pemilu atau koalisi parpol sebagai capres atau cawapres mesti mengundurkan diri dari jabatannya tak lagi relevan.