FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengoptimalkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar melalui video conference di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/10/2022).

Di sisa dua bulan tahun anggaran, Tito meminta Pemda untuk mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos untuk segera direalisasikan. Upaya itu juga dilakukan untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

"Untuk Belanja Tak Terduga yang sudah ada arahan dari Bapak Presiden, dan sudah ada edaran dari kami untuk dapat membelanjakan untuk intervensi dalam rangka inflasi, dari 12T lebih sekarang baru terpakai 2T lebih," ucapnya.

Sehingg masih ada lebih kurang 10T, (waktu) tinggal 2 bulan. BTT ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya bencana, tapi juga sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan inflasi.

Tito melanjutkan sejumlah Pemda diketahui telah merealisasikan BTT-nya dengan cukup baik. Daerah tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk daerah provinsi yang realisasi BTT-nya masih di bawah 2% per 28 Oktober 2022 adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap realisasi BTT yang dinilai masih rendah di daerah Kabupaten Sukoharjo, Bengkulu Selatan, Indragiri Hulu, Kota Palembang, Palopo, Kupang, dan daerah lainnya yang memiliki nilai realisasi rendah.

"BTT-nya yang masih 0 atau di bawah 2%, (tolong) digunakan BTT-nya," tambah Tito.

Tak hanya itu, Tito juga menyoroti realisasi Bansos di seluruh Pemda sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak inflasi.

"Bansos juga salah satu instrumen untuk menjaga sosial safety net. Jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang betul-betul mereka perlu dibantu karena ada kenaikan harga-harga, barang dan jasa," ucapnya.

Tito membeberkan dari alokasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, jumlah alokasi anggaran Bansos sebesar Rp 12,032.97 triliun. Namun angka tersebut baru terealisasi sebesar 49,68% atau Rp 5,977.52 triliun per 28 Oktober 2022.

Angka itu didapat dari realisasi di tingkat provinsi sebesar 52,55% atau Rp3,309.50 triliun, realisasi kabupaten 47,11% atau Rp2,165.56 triliun, dan realisasi di tingkat kota sebesar 44,18% atau Rp 502,46 miliar.

"Itu dari 12 triliun lebih seluruh Pemda terpakai lebih kurang hampir separuh, (atau) 50%. Masih ada dua bulan lagi (untuk) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat," tegas Tito.

Diketahui, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 28 Oktober 2022, jumlah alokasi anggaran BTT provinsi sebanyak Rp 4.732.17 triliun, tetapi baru terealisasi sebesar 12,49% atau Rp 590.87 miliar.

Merujuk data yang sama, alokasi anggaran BTT tingkat kabupaten diketahui sebesar Rp 6,339.05 triliun, namun baru terealisasi 19,96% atau Rp 1,265.03 triliun. Sedangkan untuk alokasi BTT di tingkat kota yakni Rp 1,823.42 triliun dan baru terealisasi sebesar 17,12% atau Rp 312.22 miliar.