Kantor Berita IRNA melaporkan Senin (31/10) bahwa persidangan akan diadakan secara terbuka minggu ini, mengutip jaksa agung Teheran Ali Alqasi Mehr.

"Mereka yang berniat untuk melawan dan menumbangkan rezim bergantung pada orang asing dan akan dihukum sesuai dengan standar hukum," kata Gholam Mohseni Ejei, Ketua Mahkamah Agung negara itu.

“Tanpa ragu, hakim kami akan menangani kasus kerusuhan baru-baru ini dengan akurat dan cepat,” katanya.

Dikatakan bahwa mereka yang disebutkan namanya terlibat dalam tindakan subversif selama peristiwa baru-baru ini dan menghadapi tuduhan serius termasuk menyerang pejabat keamanan dan membakar properti publik.

Mereka akan diadili di Pengadilan Revolusi, IRNA melaporkan.

Amini meninggal setelah ditangkap oleh polisi moral karena cara dia berpakaian, mendorong pengunjuk rasa turun ke jalan menyerukan berakhirnya rezim.

Sejak itu, banyak demonstran telah terbunuh. Kelompok Aktivis Hak Asasi Manusia yang berbasis di Iran memperkirakan jumlah korban tewas lebih dari 270 orang.

Pengumuman Senin menandai konfirmasi pertama pemerintah bahwa para demonstran akan menghadapi tindakan hukum sejak gerakan itu dimulai pada 16 September lalu.

Teheran telah berulang kali mengatakan bahwa pasukan keamanannya tidak bertanggung jawab atas kematian Amini. Sementara itu beberapa pejabat tinggi di Iran menuding adanya campur tangan asing di balik gerakan anti-pemerintah.

Iran memiliki salah satu tingkat eksekusi tahanan tertinggi di dunia, menurut PBB, dengan banyak yang dihukum mati karena pelanggaran narkoba atau atas tuduhan bermotif politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia mengeksekusi pengunjuk rasa secara rahasia dan, pada 2019, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan Iran mengekstraksi pengakuan melalui penyiksaan, serta membunuh mereka yang dipenjara.