Politikus PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo merasa heran dengan sanksi yang diberikan untuk Dewan Kolonel.

Menurutnya sanksi tersebut janggal karena dirinya saja tak tahu apa kesalahan maupun masalah atas hal tersebut.

Baca Juga: Gak Cuma Megawati, Puan Maharani Ikut Diserang Relawan, Ganjar Pranowo Geram: Saya Cari Itu Orangnya

"Belum, (surat sanksi teguran) sampai hari ini saya belum (terima), tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?" ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Dewan Kolonel, tegas Johan, bukanlah kelompok loyalis Puan yang dibentuk oleh DPP ataupun Fraksi PDIP. Kelompok tersebut hanyalah kumpulan anggota Fraksi PDIP yang secara pribadi mensosialisasikan Puan di daerah pemilihannya masing-masing.

"Ini bukan organisasi, memang saya yang memprakarsai. Nama (Dewan Kolonel) itu memang usulan, tapi apakah salah? Dengan dikaitkan lebih jauh lagi ke hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal," ujar Johan.

"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART? Dari mana gitu, tanya saja. Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI Perjuangan yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah,"  sambungnya.

Baca Juga: Dewan Kolonel Dijatuhi Sanksi Berat, Puan Maharani: Kami Akan Mengikuti Instruksi Megawati

Dewan Kolonel ditegaskannya juga bukan kelompok yang bertujuan untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tegasnya, Dewan Kolonel adalah kelompok yang berasal dari inisiatif pribadi anggota Fraksi PDIP untuk mendukung Puan.

"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi, tapi kan soal pilihan kan. Boleh dong saya memilih, mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani," ujar Johan.

Baca Juga: Kepanasan Gegara Pengusungan Anies Baswedan, NasDem Keheranan Sama Kubu Megawati: Perilaku Kerdil...

Fraksi PDIP DPR sendiri telah menggeser Johan dari kursi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, ia menegaskan bahwa pergeseran tersebut tak berkaitan dengan kelompok loyalis Puan itu.

Baca Juga: Relawannya Mau Jokowi Gantikan Megawati, Ganjar Pranowo Tak Berikan Sanksi: Jadikan Pembelajaran...

"Perputaran atau rotasi di AKD (alat kelengkapan dewan) itu kan biasa di semua fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Fraksi untuk pindah ke Baleg, karena menurut Ketua Fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," ujar Johan.

Baca Juga: Tak Lagi Rugi, Bank JTrust Cetak Laba Rp 85,06 Miliar Pada Kuartal III 2022

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.