Politikus PDI Perjungan Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan Dewan Kolonel tak dibuat untuk melawan Ganjar Pranowo.

Pihaknya mengatakan dirinya mencetuskan gerakan ini karena semata ingin mendukung Puan Maharani.

Baca Juga: Gak Cuma Megawati, Puan Maharani Ikut Diserang Relawan, Ganjar Pranowo Geram: Saya Cari Itu Orangnya

"Ini (Dewan Kolonel) kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo," ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi," sambungnya.

Dewan Kolonel hadir atas inisiatif pribadi anggota DPR Fraksi PDIP yang mendukung Puan. Menurutnya, tidak ada yang salah ketika kader partai mendukung dan mensosialisasikan satu sosok tertentu.

"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART? dari mana gitu, tanya saja. Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI Perjuangan yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah," ujar Johan.

Baca Juga: Aktif Pencitraan, Ridwan Kamil Gak Akan Menang Walau Duetnya Ganjar Pranowo: Dia Tak Akan Maju...

Kendati demikian, kelompoknya tetap mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Diketahui, DPP PDIP memberikan sanksi teguran tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut merupakan dampak pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres).

Baca Juga: Relawannya Mau Jokowi Gantikan Megawati, Ganjar Pranowo Tak Berikan Sanksi: Jadikan Pembelajaran...

Selain Ganjar, DPP PDIP juga memberikan sanksi kepada Dewan Kolonel yang berisikan anggota Fraksi PDIP DPR. Bedanya, itu merupakan sanksi teguran keras terhadap loyalis Ketua DPR Puan Maharani itu.

Baca Juga: Tenang Hadapi Isu Jokowi Gantikan Megawati, Elite PDIP Buka-bukaan, Ganjar Pranowo Terancam: Waspada

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras, dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca Juga: Survei Ungkap Pendukung Syariah Islam Tumbuh di PPP dan PKS, Eh Kena Sentil: Mengapa Tidak Menyurvei Pertumbuhan Komunisme di PDIP?

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.