GELORA.CO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkap ada relawan yang mengatasnamakan dirinya melaporkan Puan Maharani ke KPK. Ganjar geram dan mengaku tidak mengenal relawan tersebut. 

"Ini kan bahaya, apalagi dia pakai nama Ganjar lagi. Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan). Maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang," ujar Ganjar melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10).

Ganjar meminta semua pihak menahan diri. Tidak boleh lagi ada pihak, apalagi yang mengatasnamakan relawan Ganjar yang membentur-benturkan satu pihak dengan pihak lain atau membenturkan partai politik.

Sebab, selain melaporkan Puan ke KPK, ada pihak yang mengatasnamakan relawan Ganjar yang membenturkan Presiden Joko Widodo dengan PDIP. 

"Karena tiap hari saya dapat informasi itu, lama-lama ya saya harus ngomong juga. Janganlah membentur-benturkan apalagi membenturkan Pak Presiden Jokowi dengan partai termasuk dengan partai saya di PDIP. Kedua kemarin ada yang melaporkan Mbak Puan ke KPK. Saya cari itu orangnya," tegas dia.

Dirinya juga meminta agar semua pihak bersabar dan memberikan proses seleksi yang ada sepenuhnya pada partai.

"Bahwa relawan nanti akan berkontribusi, iya. Tapi nanti, bukan sekarang. Nanti bisa kok, jadi jangan buat isu yang nggak baik," jelas dia.

Ganjar lega karena relawan-relawan yang mengatasnamakan Ganjar dan melakukan manuver itu telah minta maaf. Namun, sekali lagi jangan ada muncul lagi tindakan seperti itu.

"Sudah, kemarin pihak-pihak itu sudah minta maaf. Sudah saya sampaikan, di tengah proses demokratisasi yang berjalan, saya minta semuanya menahan diri. Jangan membentur-benturkan," tegas dia.

Ditanya apakah Ganjar memberikan sanksi, Ganjar tertawa dan mengaku tidak mengenal mereka.

"Sanksi apa, lha wong saya kenal saja tidak. Cuma saya baca di media katanya mereka sudah minta maaf. Menurut saya, ya, jangan diulangi dan jadi pembelajaran untuk yang lain," kata Ganjar.

Belum ada pernyataan dari KPK soal informasi ada relawan Ganjar yang melaporkan Puan ke KPK.