MerahPutih.com - Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun 2023 untuk penanganan banjir dinilai belum mumpuni. Perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif.

Hal itu dikatakan Ketua badan anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

Prasetyo pun mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.

"Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Baca Juga:

Larang Cuti Akhir Tahun, Pj DKI 1 Yakin Anak Buahnya Maksimal Atasi Banjir

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar. (Asp)

Baca Juga:

BPBD DKI Sebut Ada 25 Kelurahan Teridentifikasi Rawan Banjir