Kegiatan National Leadership Camp Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) akan diselenggarakan pada 29-30 November 2022 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Jakarta. Kegiatan itu digelar sebagai rangkaian kegiatan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI yang puncaknya direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2022.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Bambang Soesatyo berharap kegiatan tersebut dapat membentuk kader ICMI yang berwawasan kebangsaan sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman. National Leadership Camp ICMI akan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pimpinan Wilayah, serta para kader ICMI lainnya.

"Saya diminta menyampaikan keynote speech seputar wawasan kebangsaan dan kepemimpinan. Pemateri lainnya antara lain Ketua Umum ICMI Prof. Arif Satria yang akan menyampaikan materi seputar khittah dan visi ICMI menginspirasi Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani seputar proyeksi ekonomi dan keuangan global serta dampaknya terhadap Indonesia, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seputar posisi Indonesia dalam Geopolitik dan Geostrategi Global," jelas Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat ICMI di Ruang Kerja Ketua MPR RI di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

-

-

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan Silaknas ICMI diharapkan melahirkan berbagai gagasan cemerlang yang dapat memajukan kehidupan kebangsaan, mengingat masih banyak pekerjaan rumah kebangsaan yang belum selesai dikerjakan. Misalnya, ulas Bamsoet, bagaimana melahirkan sistem pemilihan yang demokratis sesuai nilai-nilai Pancasila, tanpa perlu terjebak dalam demokrasi elektoral berupa angka-angka yang hanya berujung pada money politic.

"Sebagaimana disampaikan Ketua Umum ICMI Prof Arif Satria, berbagai kader ICMI yang menjadi gubernur menceritakan bahwa mereka sering kali kesulitan berkoordinasi dengan bupati/wali kota di bawahnya, dengan alasan sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Tidak heran jika sering kali bupati/walikota tidak mau menghadiri undangan rapat yang disampaikan Gubernur. Akibatnya tidak ada keselarasan antara pemerintah rovinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di bawahnya," beber Bamsoet.

"Hal ini berbeda dengan keberadaan pejabat gubernur (PJ) yang ditunjuk pemerintah, malah justru mendapatkan respon positif dari para bupati/wali kota. Tidak heran jika kini mulai berkembang wacana agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sebagai perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Wacana tersebut sangat menarik jika dikaji lebih jauh oleh ICMI," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong agar ICMI menyiapkan kriteria pemimpin ideal untuk menyambut suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024. Bamsoet menekankan ICMI tidak berbicara tentang tokoh, melainkan berbicara tentang kriteria kepemimpinan. Sehingga masyarakat bisa memiliki gambaran tentang kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menyambut Indonesia pasca 2024 sekaligus mempersiapkan Indonesia memasuki Indonesia Emas 2045.

"Mengingat tantangan ke depan yang dihadapi Indonesia bukan hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga dipengaruhi oleh landscape ideologi dan geopolitik global. Antara lain masih maraknya penyebaran radikalisme, krisis energi, krisis pangan, krisis finansial, hingga perubahan iklim yang dapat mengganggu stabilitas global dan dampaknya bisa jadi juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Untuk itu diperlukan pemimpin yang tangguh yang bisa memastikan kapal besar bernama Indonesia bisa tetap berlayar di tengah derasnya gelombang ombak Samudera," ujar Bamsoet.

Simak juga 'Jokowi: Pembangunan IKN Bukan Sekedar Pindah Gedung Pemerintahan':

[-]