Kedatangan para pegawai yang terdiri dari petugas kebersihan, sopir, dan lainnya ini untuk bertemu langsung Pj Bupati Muba Apriyadi guna menanyakan kejelasan nasib mereka, lantaran tak masuk kriteria pendataan pegawai Non ASN.

"Kami ingin menanyakan langsung ke Pak Bupati Apriyadi kejelasan nasib kami ke depannya seperti apa," ujar Ketua Rombongan Forum Pegawai Non ASN Muba, Bambang dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel.

Menurutnya, nasib pegawai non ASN yang tidak masuk kriteria pendataan harus ada kepastian dan jangan sampai menjadi korban dari kebijakan Pemerintah pusat. "Semoga ada solusi, ada sekitar 1.500 pegawai Non ASN di Muba ini yang tidak masuk kriteria pendataan," harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi tampak tenang menanggapi pertanyaan dan keluh kesah dari puluhan honorer tersebut. "Percayalah Pemkab Muba saat ini sangat berpihak kepada tenaga honorer, Pemkab Muba ini masih sangat membutuhkan tenaga honorer," tegasnya.

Ia menambahkan, para pegawai Non ASN atau tenaga outsourcing yang tidak masuk kriteria pendataan dari Kemenpan-RB tetap diperjuangkan dan sepanjang aturan penghapusan belum diterbitkan Pemkab Muba tetap mempekerjakan.

"Untuk tenaga honorer sepanjang belum ada aturan yang jelas dasar hukumnya pemerintah daerah tetap menganggarkan honorarium tenaga honorer baik yang diterima maupun tidak diterima kedalam pendataan non asn pada tahun 2023 jadi tetap semangat dan disiplin dalam Melaksanakan Pekerjaannya dan bekerjalah seperti biasanya," tandas dia.