FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (GLPG) PPPK Kabupaten Bogor, Meisi Lukitasari mengaku kecewa berat dengan mekanisme seleksi PPPK 2022.

Dia melihat mekanisme tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan guru lulus PG sebagai prioritas satu (P1).

Awalnya, ujar Meisi, mereka menduga ketika akun SSCASN dibuka akan terlihat penempatan mereka.

Masih dia ingat jelas paparan pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), saat rakor beberapa waktu lalu yang menyatakan guru P1 akan langsung penempatan.

Kenyataannya, pada Senin (31/10) hanya pengumuman mendapatkan kuota atau tidak. Penempatan P1, malah menunggu pengumuman lagi di akun. Meisi menduga itu karena ada guru P2, P3, dan P4 alias pelamar umum.

"Kalau enggak bertanya tadi kepada pejabat Kemendikbudristek, kena prank berarti guru lulus PG se-Indonesia," cetusnya kepada JPNN.com, Minggu (30/10).

Meisi mengaku tidak habis pikir dengan kerja Panselnas yang diketuai Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mengapa untuk penempatan lokasi sekolah menunggu lagi di akun.

Dia melihat untuk seleksi tahap 3 panselnas kelimpungan. Yang bisa mereka ambil kesimpulan guru P1 masih belum jelas, karena ujung-ujungnya ada di daerah.

"Saya sangat kecewa. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak guru lulus PG yang akan menangis," ucap dia.

Meisi menyebutkan mekanisme seleksi PPPK 2022 membuat guru kesulitan menentukan pilihan ketika tidak mendapatkan formasi di sekolah induknya. Ini seperti buah simalakama.

"Pemerintah tidak amanah dengan aturan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. Sepertinya regulasi ini setengah hati berpihak kepada guru lulus PG," ucapnya.

Meisi mengajak seluruh guru lulus PG baik dari sekolah negeri maupun swasta untuk bergandengan tangan.

"Jika hasilnya tidak sesuai harapan, ayo, sama-sama berjuang menuntut hak-hak guru lulus PG. Pemerintah pusat jangan melempar tanggung jawab karena merasa pelaksananya Pemda," pungkas Meisi Lukitasari. (jpnn/fajar)