Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menanggapi 'penjodohan' Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk berpasangan di Pilpres 2024. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan menghormati otoritas di PDIP.

"Jadi, saya yang pertama saya mengapresiasi Mas Hasto, Sekjen PDIP yang memahami lontaran wacana tersebut melihat itu sebagai proses atau dialektika yang wajar, karena kami pun di internal KIB dan PAN juga masih berproses dan sangat menghormati bahwa Mas Ganjar ini sebagai kader PDIP Perjuangan. Kami sangat menghormati Mas Ganjar, menghormati juga otoriras PDIP, menghormati tata tertib dan aturan yang berlaku di PDIP," kata Bima, Senin (31/10/2022).

Bima yang juga Ketua DPP PAN menyebut Ganjar merupakan kader terbaik bangsa. Menurutnya PAN bukan baru kali ini mendukung capres dari luar partai.

-

-

"Tetapi, kan kami menangkap realitas dari publik bahwa kader PDIP diminati oleh banyak sekali elemen masyarakat, termasuk muncul di internal PAN. Dan selama ini bukan sekali dua kali kami juga mendukung calon di partai lain. Artinya, ini hal yang biasa," kata Bima.

"Kenapa kami memunculkan nama Mas Ganjar karena Mas Ganjar merupakan kader terbaik bangsa. Kemudian kenapa dengan Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil), karena realitas menunjukkan bahwa Mas Ganjar nomor satu dan Kang Emil nomor empat. Nomor duanya Prabowo (Menhan Prabowo Subianto) dari Gerindra, dan nomor tiganya Mas Anies (Anies Baswedan) yang sudah dicalonkan oleh Nasdem," tambahnya.

Bima mengatakan Ganjar dan RK belum ada yang mengusung sebagai capres 2024. Sehingga menurutnya parpol masih bisa mendorong untuk memastikan Ganjar dan RK ikut kontestasi Pilpres.

"Nah kan, Mas Ganjar kan dan Kang Emil belum (ada yang mencalonkan). Jadi, ini satu ruang yang masih terbuka saya kira bagi partai-partai yang pada ujungnya nanti mendorong dan memastikan nama-nama itu," tambah Bima lagi.

Diberitakan sebelumnya, Bima Arya 'mencomblangkan' Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil maju berpasangan di Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut siapapun bisa memunculkan wacana.

"Ya tentu saja semua bisa berpendapat dan itu suatu kemajuan di dalam demokrasi kita, kalau kita ingat masa orde baru yang namanya capres dan cawapres itu kan didominasi oleh kekuasaan bahkan ditabukan untuk berbicara," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (30/10).

"Sehingga itu merupakan hal yang bisa disampaikan ke publik menjadi bagian dari wacana publik yang jodoh menjodohkan," sambungnya.