PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai mendistribusikan vaksin Pfizer ke 25 daerah di Indonesia sebagai upaya pemenuhan stok dan percepatan vaksinasi Covid-19.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr. Maxi Rondonuwu mengatakan dari lima juta vaksin, lebih dari 2,5 juta vaksin sudah didistribusikan ke provinsi/kabupaten/kota, sementara sisanya menjadi buffer stok pusat.

Menurutnya, alokasi vaksin Pfizer ini akan didistribusikan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah.

“Alokasi kami berikan sesuai dengan permintaan dari daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dilansir Minggu 30 Oktober 2022.

Baca Juga: Pelatih Badminton Indonesia Kena Sorot, Sebut Pasangan Ganda Malaysia Sebagai 'Hitam dan Putih'

Maxi menjelaskan distribusi vaksinasi Pfizer ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat penyuntikan dosis ketiga atau booster kepada masyarakat.

Alokasi ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen P2P No SR.02.06/C/5115/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 tentang Alokasi Distribusi Vaksin COVID-19 Pfizer Hibah Covax Facility dan Logistik Lain, kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Polda, dan institusi lainnya.

Maxi mengingatkan bahwa alur penyuntikan vaksin harus dilakukan secara saksama sehingga vaksin dapat digunakan sebelum masa penyimpanan (shelf life) berakhir dengan ED Februari 2023.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip penyimpanan Early Expired First Out(EEFO) serta First In First Out (FIFO).

Baca Juga: WNI Semarang Salah Tembak di Texas Dimakamkan, Isak Tangis Keluarga Pecah

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa 5 juta dosis vaksin Pfizer didapatkan dari hibah melalui skema Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX).

Budi juga menjelaskan persoalan langkanya vaksin dalam beberapa waktu terakhir terjadi karena pemerintah sempat menahan impor vaksin karena ingin mengutamakan penggunaan vaksin buatan dalam negeri.

“Kita ada vaksin produksi dalam negeri, jadi yang impor kita tahan dulu supaya produksi dalam negeri masuk," kata Budi.

"Tapi ternyata agak mundur produksi dalam negerinya, tapi sebetulnya mundurnya karena uji klinis untuk booster belum keluar dari BPOM,” tuturnya.***