Jakarta, Garta.com – Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus, mengatakan, sejumlah suku di Papua meminta Istana dan menteri dalam negeri (Mendagri) segera menetapkan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Papua karena Lukas Enembe menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teuku Neta pada Kamis (27/10), menyampaikan, keinginan tersebut dari suku Kamoro dan Amungme yang disampaikan melalui Gergorius Okoare mewakili kepala suku di Papua.

Baca Juga: Belum Jemput Paksa, KPK Akan Periksa Kesehatan Lukas Enembe di Papua

“Jika Pemerintah Pusat lebih tegas, berarti pusat sedang menyelamatkan bumi Papua. Namun kepala suku melihat KPK letoy, gamang, dan mabuk pencitraan,” kata Teuku Neta menuturkan ucapan Gergorius Okoare, kepala Suku Kamoro.

Menurut Teuku Neta, Gergorius juga menyampaikan bahwa semua pimpinan KPK pernah kuliah, berpengalaman, dan paham hukum. Namun pihaknya menilai petinggi KPK seolah tengah mengikuti magang, uji coba, dan coba-coba.

Menurut Gergorius, tidak tegasnya para komisioner KPK soal kasus Lukas Enembe sangat merugikan negara, khususnya DPR, dalam hal ini Komisi III yang telah memilih mereka sebagai para petinggi lembaga antirasuah.

“Penanganan kasus-kasus korupsi masih terkesan tebang pilih. Harusnya menempatkan hukum sebagai panglima. Kita yang awam saja paham dengan slogan 'fiat justitia ruat caelum', walaupun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Gergorius mengatakan, atas nama kepala Suku Papua, pihaknya menyampaikan melalui Ketum The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus, mendukung penegakan hukum di Papua.

Menurutnya, menegakkan hukum, berarti menyelamatkan Papua dari korupsi yang terus menerus menggerogoti berbagai sendi dan lini kehidupan rakyat Papua.

“Perlu dicatat bahwa Lukas Enembe bukan kepala suku besar di Papua. Kami setuju Lukas dijemput paksa. Selama ini, yang menghalangi KPK hanya dari keluarga dan orang-orang dekatnya saja,” katanya.

Baca Juga: Perempuan Adat Papua Protes Layanan Publik Terhambat Akibat Lukas Enembe Sakit

Gergorius menegaskan, jika pemerintah pusat mencintai dan ingin memajukan Papua, maka penegakan hukum di Bumi Cendrawasih harus menjadi agenda utama.

“Jangan ditipu daya dengan gertak sambal karena hal itu sesuatu yang membuat kami di Papua menjadi malu sekali,” katanya.