BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kamis (27/10) meninjau lokasi tanah longsor di Desa Bantar Kecamatan Wanayasa. Dalam kesempatan itu, ia minta  Penjabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto menetapkan status Darurat Bencana untuk mempercepat penanganan dampak bencana.

Bencana tanah longsor Desa Bantar terjadi secara berturut-turut sejak beberapa pekan terakhir, mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur dan rumah warga. Bencana serupa juga terjadi di desa tetangga, Suwidak.

 
Gubernur Ganjar Pranowo meminta agar Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto menetapkan status darurat bencana untuk percepatan penanganan kerusakan akibat bencana menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD.

"Segera saja  ditetapkan darurat bencana agar BTT bisa dipakai untuk penanganan infrastruktur," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, cuaca ektrem diperkirakan masih lama. Pergerakan tanah masih terus terjadi. Sehubungan dengan itu, ia minta agar dipasang alat peringatan dini atau early warning system

(EWS) di titik-titik rawan longsor. Kalau perlu, dicarikan sponsor CSR untuk pengadaan

EWS agar lebih cepat. Sehubungan banyaknya rumah warga rusak dan terancam longsor, menurut Ganjar solusi paling tepat adalah relokasi. "Tadi saya tanya pengungsi, mereka mau  direlokasi, demi keselamatan," ujarnya.

Menurut Kepala BPBD Banjarnegara, Aris Sudaryanto, Desa Bantar dan Suwidak merupakan zona merah bencana longsor.

"Berncana longsor sudah berkali-kali terjadi. Kali ini paling parah, merusak jalan penghubung antardesa," katanya.

Kades Bantar Eko Purwanto mengatakan, longsor terakhir dilokasi tersebut pernah terjadi pada tahun 2020 lalu. Selain merusak akses jalan dan rumah warga, longsor juga merusak lahan perkebunan salak. Diperkirakan, 2,5 hektare kebun salak hilang terbawa longsor.

Sedangkan Kades Suwidak, Rip Santoso, mengatakan, tiga dusun kini masih terisolir akibat jalan putus. Ketiga dusun, yakni Dusun Ngaliyan, Selamanik, dan Kerobokan berpenghuni 1.000 jiwa dari 312 KK. Selain itu ada kantor pemerintahan desa dan gedung sekolah SD serta TPQ. (Mad)