Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Johanis Tanak menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sisa masa jabatan 2019-2023 di Istana Negara Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Krjogja.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak berjanji tidak akan melakukan pelanggaran kode etik, seperti yang dilakukan Lili Pintauli Siregar. Johanis menggantikan Lili yang mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK saat sidang dugaan pelanggaran etik MotoGP Mandalika tengah berlangsung.

"Komitmen saya, tentunya sama dengan komitmen teman-teman yang lain bagaimana bisa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Johanis usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua KPK di Istana Negara Jakarta, Jumat (28/10/2022).

"Kalau kita mengatakan melaksnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," sambungnya.

Dalam pemaparan visi dan misi sebagai calon Pimpinan KPK di Komisi III DPR, Johanis sempat mengusulkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam kasus tindak pidana korupsi. Terkait hal ini, dia menyebut bahwa usulan itu hanya opininya.

"Itu kan cuma opini, bukan aturan, tapi pandangan sbg akademisi tentunya bisa saja. Tapi bagaimana realisasinya tentunya nanti lihat aturan," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena saat ini pimpinan KPK sudah lengkap. Dia memastikan kelima Pimpinan KPK akan menyelamatikan Indonesia dari tindakan korupsi.

"Tentu 5 pimpian KPK ini akan mengawaki nakhoda kapal untuk menyelamatkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi," ujar Firli.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengusulkan nama pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar ke DPR. Lili mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK saat sidang dugaan pelanggaran etik MotoGP Mandalika tengah berlangsung.

Dua nama pengganti Lili pilihan Jokowi itu dikirim Istana Kepresidenan melalui surat presiden (Surpres) kepada DPR pada pekan lalu. Dua nama itu adalah I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.