Dimuat Asia News pada Sabtu (29/10), LSM Safeguard mengatakan, kantor kepolisian tersebut didirikan di dalam kedutaan dan konsulat yang tersebar di berbagai negara.  Ini diduga dilakukan China untuk memantau dan membungkam para pembangkang negaranya yang saat ini tinggal di luar negeri.

Penyelidikan terhadap keberadaan lusinan kantor polisi "ekstrateritorial" di Eropa yang dioperasikan oleh China di kantor diplomatiknya semakin melebar. Saat ini Spanyol, Irlandia, dan Jerman telah bergabung bersama Belanda, untuk melakukan penyelidikan.

Fokus dari penyelidikan yang dilakukan Jerman adalah untuk menemukan kantor kepolisian China yang beroperasi di Frankfurt, serta mencari keberadaan para personil polisinya yang kemungkinan masuk tanpa izin yang legal.

Menurut Konvensi Wina, yang juga telah ditandatangani China, seharusnya layanan diplomatik disediakan oleh kedutaan dan konsulat, yang diakui secara sah oleh pemerintah tuan rumah.

Saat ini China telah mendapat respons sinis dari berbagai negara, lantaran negara tersebut dianggap telah melanggar perjanjian dari konvensi Wina itu. Akan tetapi Kementerian Luar Negeri China terus bersikap defensif. Ia berdalih bahwa kantor polisi yang didakwa tersebut telah sesuai dengan hukum internasional, dan berfungsi untuk mempercepat proses pembaruan lisensi mobil bagi warganya yang tinggal di luar negeri, serta untuk memerangi kejahatan transnasional.

Namun, menurut penyelidikan yang dikeluarkan Safeguard, hingga saat ini agen Beijing yang terlibat dalam operasi ilegal ini telah berhasil mendorong hingga 230 ribu warga China untuk dipulangkan ke negaranya, seringkali mereka dipaksa pulang untuk menghadapi persidangan di Beijing.