Partai NasDem menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyindir salah satu partai yang mesra dengan partai-partai oposisi pengkritik pemerintah. 

Sindiran Hasto Kristiyanto itu diduga ditujukan kepada Partai NasDem yang merupakan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. 

Namun saat ini NasDem bergandengan tangan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi untuk berkoalisi mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Kenapa memang kalau kemudian NasDem berkomunikasi dengan PKS, dengan Demokrat? Mereka bukan partai terlarang kok, bukan PKI," ujar Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat 28 Oktober 2022.

Ahmad Ali mengatakan, PKS dan Demorat bukan partai terlarang. Keduanya adalah partai yang diakui negara. Sehingga tidak ada salahnya NasDem berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat. 

"Mereka adalah partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya?" kata dia. 

Menurut Ali, Partai pengkritik pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. 

"Yang tidak dibenarkan itu kan bergandengan dengan partai terlarang seperti PKI umpamanya, itu tidak boleh, karena itu jelas dilarang, tapi kan kalau PKS, Demokrat partai yang sah, peserta pemilu," ujar Ali.

Dia mengatakan, PKS dan Demokrat mengkritik pemerintah karena berada di barisan oposisi dan merupakan bagian dari fungsi demokrasi

"Kalau hari ini mereka mengkritik pemerintah ya karena berada di oposisi dan mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi, sehingga membuat pemerintah semakin dinamis. Ini fungsi demokrasi," katanya.

Dia mengajak semua pihak untuk saling menghargai sikap masing-masing Partai.

"Tapi sekali lagi mari kemudian kita sama-sama saling menghargai sikap daripada tiap-tiap partai. NasDem menegaskan sebagai partai yang mandiri, partai yang kemudian tahu menempatkan dirinya," ucap Ali. 

Dia juga bilang bahwa koalisi Jokowi-Maruf tidak ada kesepakatan yang melarang Partai koalisi bergandeng tangan dengan partai oposisi.

"Tidak ada kesepakatan yang kemudian melarang Partai NasDem berkoalisi dengan partai lain, tidak ada dalam kesepakatan. Yang ada dalam kesepakatan koalisi itu adalah mendukung seluruh kebijakan pemerintah masalah pembangunan," pungkasnya. 

Foto: Kolase Bendera Partai NasDem dan PDIP/Net