PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim para pimpinan lembaga antirasuah itu siap menyelamatkan Indonesia dari pencurian uang rakyat.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelantikan Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK sisa masa jabatan Tahun 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.

Pelantikan Johanis Tanak ini pun melengkapi jajaran pimpinan KPK kembali menjadi lima orang, yang diklaim siap menyelamatkan Indonesia dari praktik-praktik pencurian uang rakyat.

"Tentu lima pimpinan KPK ini akan mengawaki nakhoda kapal untuk menyelamatkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi," kata Firli Bahuri.

Johanis Tanak dilantik untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar yang telah mengundurkan diri sejak 30 Juni 2022 lalu.

Baca Juga: Arsenal Telan Kekalahan Pertama, Penampilan The Gunners Dikritik

Firli Bahuri menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan DPR RI karena akhirnya pimpinan KPK menjadi lengkap kembali.

Dia mengatakan Johanis Tanak adalah kawan seperjuangan yang sempat ikut seleksi pimpinan KPK bersamanya tahun 2019, dan keduanya sama-sama masuk 20 besar kala itu.

"Sama-sama fit and proper test, tapi waktu itu beliau belum beruntung. Alhamdulillah, hari ini bisa bergabung dengan kami," ucap Firli Bahuri.

Dia menyebutkan komposisi lima pimpinan KPK yang ada saat ini akan saling menguatkan, di mana sinergisme dan kolaborasi akan semakin meningkat.

"Saya berlatar belakang Polri, 37 tahun saya penyidik Polri. Ada Pak Johanis Tanak dari jaksa, jadi tentu beliau akan banyak memahami bagaimana konstruksi suatu perkara. Konstruksi perkara ini bisa dibawa dan bisa dihadirkan di peradilan," tutur Firli Bahuri.

Baca Juga: Elon Musk Resmi Beli Twitter dan PHK para Petinggi, Terungkap Alasannya

Sementara itu, Johanis Tanak dalam keterangannya usai pelantikan mengatakan komitmennya terhadap pemberantasan pencurian uang rakyat sejalan dengan komitmen pimpinan KPK yang lain.

Dia menekankan bahwa komitmen yang dimilikinya itu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

"Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Johanis Tanak, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.***