POJOKSATU.id, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah aktif menelusuri pasien gangguan ginjal akut pada anak ke daerah terpencil.

Tercatat, untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) saja ada 3 anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut dari 4 anak yang terkonfirmasi. Padahal NTT jauh dari ibu kota Jakarta.

Ratu berharap kejadian ini tidak menjadi wabah terutama di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

“Yang sudah terkonfirmasi harus ada penanganan khusus gitu, jangan sampai ada yang tidak terkonfirmasi,” kata dalam keterangannya, Jumat (28/10/2022).

Politisi Partai NasDem itu mendorong adanya upaya sosialisasi yang dilakukan pengampu pelayanan kesehatan di daerah.

-

Polri Sudah Tahu 2 Perusahaan yang Produksi Obat-obatan Mengandung Etilen Glikol Berlebihan

Menurutnya, pemahaman terkait ganguan ginjal serta wabah-wabah yang berpotensi muncul di masa datang harus disampaikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan di lapangan.

“Sampai ke tingkat puskesmas, karena mereka yang bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari,” ujarnya.

“Masyarakat ke puskesmas tidak hanya berobat, tapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sehingga informasi ini bisa tersampaikan,” sambungnya.

-

Biaya Gangguan Ginjal Akibat Obat Sirup Ditanggung BPJS dan Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain itu, Ratu juga menyarankan adanya kampanye secara masif di media untuk membuka pikiran masyarakat terkait kasus gagal ginjal akut yang merebak.

Ratu mengatakan bahwa kampanye besar-besaran diperlukan untuk meredam kegelisahan yang terjadi akibat berita yang simpang siur.

“Kampanye besar-besaran gitu ya, kampanye di media sehingga membuka pikiran masyarakat. Jadi, masyarakat tidak takut dan tidak gelisah terkait dengan wabah yang sedang merebak saat ini,” jelasnya.

Masyarakat juga diimbau agar dapat menyaring informasi yang diterima dan mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya seperti lembaga-lembaga pemerintah.

Ratu berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak terkena berita hoaks yang banyak beredar.

“Memang harus ada satu informasi yang utuh dari Kementerian Kesehatan. Informasi yang jelas, tegas sehingga tidak bias karena hoax banyak beredar. Dan juga BPOM juga perlu memberikan informasi yang terbuka,” tuturnya. (mufit/pojoksatu)