Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian terhadap kesehatan mental warga. Ia mengatakan Pemprov DKI bisa mulai mengatasi masalah tersebut dengan melakukan sosialisasi masif dan skrining rutin.

"Saat masalah kesehatan mental ini banyak dihadapi, pengetahuan masyarakat masih terbatas akan hal ini. Masih banyak stigma negatif juga melihat masalah kesehatan mental ini bukan masalah serius," kata Anggara dalam keterangannya, Sabtu (29/10/2022).

Hal itu disampaikan dalam acara launching program Okay Fellas Ambassador oleh Komunitas I Am Okay. Dia meminta ada program skrining kesehatan mental diutamakan terhadap remaja dan masyarakat usia produktif.

-

-

Menurutnya, kesehatan mental harus menjadi perhatian pemerintah juga. Sebab menurut data, lanjutnya, masyarakat yang mengalami gangguan mental di atas usia 15 tahun tidak sedikit.

"Kesehatan mental menjadi perhatian kita karena akhirnya banyak yang merasakan bahwa potensi sakit itu bukan hanya di fisik saja tapi di mental. Ternyata menurut data, angka masyarakat di atas 15 tahun yang mengalami gangguan mental tidak sedikit," katanya.

"Pemerintah punya tanggung jawab akan hal ini karena ini merupakan urusan kesehatan masyarakat sebagaimana penyakit-penyakit lainnya," imbuh pria yang akrab disapa Ara ini.

Ia melaporkan beberapa masalah kesehatan mental ditemukan di kalangan remaja sekolah. Dia ingin mendorong alokasi anggaran untuk skrining kesehatan jiwa secara rutin terutama di satuan pendidikan di Jakarta.

"Dalam program kegiatan skrining yang dilakukan Tim I Am Okay di Sekolah SMAN 85 Jakarta, ditemukan bahwa masalah kesehatan jiwa seperti gejala emosional, masalah perilaku, dan hiperaktivitas banyak ditemukan di kalangan remaja sekolah," katanya.

Dia mengatakan skrining kesehatan jiwa belum banyak dilakukan secara rutin sehingga belum banyak data di DKI secara spesifik.

"Maka dari itu kami di DPRD akan mendorong alokasi anggaran untuk skrining kesehatan jiwa secara rutin terutama di satuan pendidikan agar kita dapat mendeteksi permasalahan kesehatan jiwa dan memberikan edukasi bagaimana menghadapinya" tutur Ara.

Ara berharap alokasi anggaran untuk skrining kesehatan jiwa dapat dilaksanakan mulai tahun 2023 dan mulai ada program dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyediakan fasilitas konseling dan pemulihan masalah gangguan kesehatan mental.

"Anggaran akan kami dorong di tahun 2023. Setelah masyarakat paham tentang bagaimana saja masalah kesehatan mental, kita harus dapat menjamin bahwa layanan konseling dapat diakses dengan mudah layaknya masyarakat mau berobat. Artinya, sumber daya manusia dan persebaran layanan ini harus merata di seluruh fasilitas kesehatan Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.