Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2018, biaya logistik Indonesia yang sangat tinggi mencapai sekitar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tingginya biaya logistik ini dipicu oleh beberapa faktor.

Salah satunya, birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tumpang tindih. Hal ini menjadi celah terjadinya praktik suap, pungli dan korupsi.

Moeldoko menuturkan tim Stranas PK melakukan beberapa aksi reformasi pelabuhan yang telah diterapkan. Misalnya, digitalisasi tata kelola pelabuhan melalui penggunaan aplikasi Phinisi yang datanya ter-interoperabilitas ke sistem INAPORTNET.

Selain itu, perbaikan sistem trucking, single billing, dan bongkar muat untuk mempercepat waktu sandar (port stay) dan _cargo stay_ juga telah dilakukan. Moeldoko mengklaim aksi perbaikan tata kelola ini berjalan baik di 14 pelabuhan di Indonesia.

"Saya mendapat laporan bahwa port stay di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon dan Tanjung Priok turun dari 3 hari menjadi 1 hari, selain itu proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam," tutur Moeldoko.

Capaian ini mendukung arahan Presiden di dalam Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik. Untuk itu, Moeldoko meminta agar berbagai penyederhanaan prosedur untuk reformasi pelabuhan harus terus berjalan dengan memanfaatkan sistem teknologi yang terintegrasi dan handal.

"Selain itu, penguatan pengawasan dan layanan aduan pungli di pelabuhan harus diperkuat dan responsif, sehingga celah korupsi bisa ditekan sampai pada tahap minimal," pungkas Moeldoko.