Sanksi Ganjar Pranowo yang diberikan oleh DPP PDIP menuai kecurigaan sejumlah pengamat politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menduga upaya tersebut merupakan bagian dari propaganda politik yang dilakukan PDIP.

"Patut dicurigai jika Ganjar dan PDIP sedang jalankan propaganda politik, tujuannya menempatkan Ganjar sebagai pihak tertindas agar banjir simpati, kenyataan di belakang panggung, Ganjar dan PDIP satu suara," kata Dedi dikutip dari Republika, Kamis (27/10/2022).

Ia menuturkan, sebelum ada rivalitas yakni munculnya Prabowo dan Anies sebagai Capres, rivalitas Ganjar dan Puan ditafsirkan berebut keterusungan. Namun dengan kenyataan adanya Prabowo dan Anies, maka Puan dipastikan sulit lakukan perlawanan.

"Untuk itu Ganjar diprediksi akan dipasang PDIP untuk hadapi mereka," ujarnya.

Ia menambahkan, bisa saja konflik di tingkat loyalis akan kian meruncing, tetapi porsinya tidak berimbang. Elite partai seolah-olah membela Puan, sementara kader di bawah membela Ganjar. 

"Ini setting yang bagus, karena jika di balik elite yang dukung Ganjar sejak awal, maka akan kesulitan menempatkan Ganjar sebagai tokoh kader yang wong cilik, meskipun semua tahu, Ganjar tetap saja elite, ia bukan rakyat biasa," jelasnya.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, juga menanggapi soal sanksi yang dijatuhkan PDIP terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya, sanksi tersebut justru akan membuat simpati publik terhadap Ganjar makin kuat.

"Ganjar dipersepsikan dizalimi hak politiknya," kata Adjie dikutip dari Republika, Kamis.

Menurutnya, pernyataan Ganjar yang menyatakan siap capres dinilai sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Terlepas nanti siapa yang dicapreskan PDIP, secara personal Ganjar punya hak politik. 

"Apalagi dia adalah kader partai yang punya hak yang sama untuk dipilih," ujarnya.

Foto: Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo/Net