Jakarta - Politik Indentitas sering sekali disebut-sebut ketika dekat dengan momen pesta demoraski atau pemilihan umum kepala daerah hingga presiden. 

Namun menurutnya, partai yang berlambangkan banteng moncong putih itu melakukan praktik politik kebangsaan.

"Itu politik kebangsaan kita. Politik Pemuda Indonesia adalah menggelorakan kepemimpinan itu, menggembleng diri sebagai calon-calon pemimpin," pungkasnya. 

Foto Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Krisyanto

Lantas, apa yang dimaskud dan pengertian dari Politik Identitas? 

Nah, dilansir dari onext, Politik Identitas adalah strategi politik yang menjual sentimen identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, dangolongan buat dijadiin alat politik. 

Namun, bagaimana seorang politikus mendapatkan dukungan dengan menggunakan Politik Identitas.

Hal itu bisa terjadi, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan manusia suka berkelompok dan menjadi bagian dari suatu kelompok. 

Dengan cara begitu, manusia merasa mendapatkan relasi atau terhubung dengan orang lain serta bersimpati dengan satu sama lain. 

Kemudian, ketika politisi mengeklaim dirinya dengan suatu identitas kelompok. Maka, anggota politik itu bakal menganggap drinya jadi bagian  kelompok itu. 

Oleh sebab itu, sebagian politikus menggunakan politik identitas demi nyari dukungan dengan mengasosisikan diri dengan nama identitas tertentu.

Hal ini lantaran untuk bertujuan biar anggota kelompok mendukung si politisi dalam pilih memilih atau persoalan politik yang lain. 

Sebenarnya politik identitas ini sudah tak asing lagi, seperti yang terjadi pada pemilu di tahun 2014. Seperti timbulnya julukkan cebong dan kampret. 

Bahkan, politik identitas ini lebih kuat pada saat pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Hal itu lantaran, kedua kubu membuat masing-masing kubu dan membuat polaritas. 

Tak hanya di Indonesia, Politik Indonesia juga terjadi di luar negeri. Terutama di Amerika yang semakin lama semakin kompleks. 

Kemudian, untuk diketahui, Amerika sendiri adalah sebuah negara yang termasuk negara dengan banyak kelompok masyarakat yang mengkategorikan diri, dalam identitas kelompok masyarakat berdasarkan ras, gender, agama, dan lainnya.

Nah, setiap kelompok berjuang buat mempertahankan eksistensi identitas kelompoknya. Maka wajar saja, strategi politik ini dapat membuat orang terpecah pecah dan terkubuh-kubuh. 

Selanjutnya, pengamat politik Indonesia, Ujang Komaruddin katakan, politik identitas terus didesain, dipelihara, dimantain, lalu dipublikasi menjadi sebuah industri. 

"Ya ini akan menjadi persoalan, bukan hanya pada kelompok gen z, dan bukan hanya kelompok teman-teman melenial, tetapi pada seluruh komponen bangsa," ucap pengamat politik Indonesia, Ujang Komaruddin. 

Nah, ia sebutkan politik identitas ini akan saling berkomflik dan akan saling menjelekan satu sama lain. Sebab, nantinya seolah-olah bukan sebagai sama-sama warga Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai situasi politik menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 cenderung mengarah ke praktik politik identitas. 

Dalam hal ini, PDIP menolak adanya politik identitas dalam praktik politik di lapangan. 

"Mereka mengklaim kebenaran sejarah atas perspektif kepentingan politik mereka," jelas Hasto di acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022). 

Ia mengklaim, partai berlambang banteng moncong putih itu melakukan praktik politik kebangsaan. 

"Itu politik kebangsaan kita. Politik Pemuda Indonesia adalah menggelorakan kepemimpinan itu, menggembleng diri sebagai calon-calon pemimpin," kata dia.

Menurutnya, munculnya politik identitas itu menjadi tantangan bagi kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, ia mendorong agar para pemuda Indonesia bisa memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi. 

"Kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seluruh kekayaan alam, (akan) menjadi ajang pertarungan kepentingan asing ketika para pemuda Indonesia juga kehilangan sesuatu jiwa kepeloporannya untuk menyatakan bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri," jelas Hasto. 

Tak hanya itu, berita sebelumnya juga, Hasto Kristiyanto bocorkan waktu pengumuman capres dari PDIP.

Menurut dia, PDIP akan mengumumkan nama capres pilihan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada bulan Juni 2023 mendatang. Adapun pertimbangan itu merujuk pada pengalaman pencalonan Presiden Jokowi kala itu.

"Pak Jokowi dulu diumumkan pada bulan Maret oleh Bu Mega. Maret 2014, pemilunya bulan Juni. Sehingga kalau kita menggunakan analogi itu, ya kira-kira Juni tahun depan (2023), pas bulan Bung Karno, di situ," kata Hasto di Yogyakarta, dikutip dari YouTube Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada, Senin (10/10/2022).

Ia berkata demikian saat menjawab pertanyaan dalam diskusi Election Corner bertajuk 'Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024' yang diselenggarakan Fisipol Universitas Gadjah Mada. (saa/put/Aag)