Relawan melakukan manuver dengan melemparkan wacana Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi Ketua Umun PDIP yang artinya akan mengakhiri Trah Soekanro yang selama ini melekat pada Megawati.

Manuver relawan seperti ini dinilai tak bisa dianggap angin lewat saja. Heboh publik soal 3 periode Jokowi malah ditanggapi serius oleh para relawan dengan melakukan gerakan yang cukup masif, pun potensi yang demikian dinilai bisa saja terjadi perihal Jokowi ambil alih PDIP.

Mengenai isu Jokowi yang akan ambil alih posisi Megawati dan menghentikan Trah Soekarno di PDIP ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun angkat suara. Refly menganggap Jokowi tidak akan menolak seandainya ada peluang. Bukannya tanpa alasan, Refly menganggap Jokowi masih punya segudang urusan yang mana perlu posisi penting untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Dalam benak dan bayangan saya, Presiden Jokowi tidak akan menolak kalau kemudian ada pelung menjadi Ketum PDIP karena kepentingan politik dia masih banyak untuk melindungi, mengangkat dirinya, bargaining position, keamanan pasca tidak lagi menjadi presiden, dsb,” jelas Refly lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Kamis (27/10/22).

Baca Juga: Nggak Cuma Ganjar Pranowo, 'Dewan Kolonel' Loyalis Puan Maharani Juga Dapat Teguran dari PDIP: Sanksi Keras dan Terakhir!

Dengan situasi yang demikian, Refly menilai Megawati tidak akan tinggal diam melihat partai yang ia perjuangkan selama ini akan diambilalih oleh selain Trah Soekarno.

Karenanya menurut Refly di 2024 nanti saat ada kongres partai, melihat kondisi dan situasi politik yang mengancam eksistensi Trah Soekarno di PDIP, pada akhirnya Megawati akan kembali menjadi Ketua Umum.

"Bisa saja di 2024 itu karena kondisi sosial dan politik tidak menguntungkan, tiba-tiba Megawati lagi yang jadi Ketum PDIP karena diangjgap posisinya masih berbahaya, nanti diadakan kongres luar biasa untuk Puan Maharani. Intinya adalah bagaimana kepemimpinan PDIP itu tidak akan lepas dari Puan Maharani atau presiden,” jelas Refly.

Menurut Refly, Megawati masih bisa nego untuk urusan posisi calon presiden, tapi tidak berlaku untuk posisi Ketua Partai yang akan ia bela habis-habisan.

“Untuk jabatan presiden mungkin mau dia bernegsoiasi tapi kalau jabtan ketua umum partai harga mati untuk Trah Bung Karno. Jadi bisa saja dia mendukung Ganajr Pranowo tapi dengan syaraat Ganjar tidak akan mengambil kepemimpinan PDIP, tidak juga mendukung Jokowi untuk mengambil kepemimpinan PDIP, dan Puan Mahrani harus ditempatkan di tempat yang layak,” jelas Refly.

Baca Juga: Manuver Menggelegar Anies Baswedan Bersama Tiga Partai Nggak Main-main, Refly Harun Khawatir Ada yang 'Ngambek' Soal Cawapres: Apakah AHY...

Sebelumnya relawan Ganjar Pranowo mengungkapkan mengiginkan agar Jokowi bisa jadi Ketua Umum PDIP.

“Untuk PDI Perjuangan, kita tahu bahwa fatsun partai itu adalah demokrasi, bukan partai kerajaan, maka kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi Ketua Umum di Kongres PDIP Tahun 2024," kata Koordinator Nasional Kami-Ganjar Joko Priyoski, dikutip dari laman CNNIndonesia, dikutip Jumat (27/10/22).

Baca Juga: Pembiayaan KPR BCA Syariah Capai Rp 244 Miliar Per September 2022