Ilustrasi (dokumen)

Krjogja.com - YOGYA - Alih fungsi lahan di DIY akibat pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan dampak kesehatan lingkungan ternyata menimbulkan dampak yang luas. Adanya keluhan ketika hujan datang lingkungan sekitar akan banjir dan krisis air bersih.

Perlu solusi riil dari negara selain bertindak saat terjadi bencana dan melakukan upaya antisipasi pra bencana. Kawasan yang menjadi resapan air dengan berbagai tanaman dan pohon perlu dipertahankan tidak boleh menjadi pemukiman yang dapat merusak fungsinya.

Demikian rekomendasi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dalam Survei Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Sektor Pertanian 2021 yang meliputi dampak pada pengurangan lahan pertanian, dampak psikologis dan beberapa dampak sosial lainnya.

"Sejak rencana pembangunan infrastruktur mulai disosialisasikan kepada masyarakat, banyak warga yang sudah menangkap peluang tersebut dengan rencana investasi jangka panjang. Hanya saja, dengan belum jelasnya tindak lanjut pembangunan, tidak sedikit warga yang bersifat masih menunggu untuk bersikap atas perkembangan wilayah saat ini," ujar Kepala BPS DIY Sugeng Arianto di Yogyakarta, Rabu (26/10/2022).

Berdasarkan penuturan sejumlah warga, Sugeng menyampaikan mereka belum siap mendirikan usaha, disebabkan karena pelatihan yang diperoleh lebih banyak untuk menjadi karyawan. Sementara kesempatan kerja sebagai karyawan sangat terbatas, bahkan tertolak karena faktor umur di atas 35 tahun. Oleh karena itu pelatihan usaha lebih diperlukan.

"Dampak pembangunan infrastruktur dapat diidentifikasi secara langsung, sehingga dapat dilakukan mitigasi secara cepat, misalnya berupa pemindahan penduduk. Perencanaan pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya memperhitungkan dampak langsung yang diterima pihak-pihak terkait. Dampak tidak langsung yang ditimbulkan keberadaan infrastruktur pun perlu dimitigasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar," tuturnya.

Permasalahannya, ucap Sugeng, dampak negatif tersebut seringkali 'tidak terjangkau' oleh perencana karena sulitnya memperkirakan besaran dan luasan dampaknya. Akibatnya, dampak tersebut tidak dipersiapkan pengelolaan dan pemantauannya.

Pengukuran dampak tidak langsung dapat dilakukan dengan pendekatan baik yang bersifat  matematis atau ekonometrik. Berkaitan dengan luasnya lahan pertanian terdampak pembangunan infrastruktur, maka sebaiknya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh kembali terhadap pelaksanaan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kendala utama penyebab tidak lancarnya pelaksanaan LP2B harus menjadi fokus perhatian, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan. Dengan demikian lahan pertanian tidak terus tergerus dan selanjutnya daerah menjadi mandiri secara pangan," imbuhnya. (Ira)