RADARBANGSA.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, Indonesia dan negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal.

“Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN,” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam rilis Kemnaker, Rabu 26 Oktober 2022.

Menurut Anwar Sanusi, dalam Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober 2022 kemarin, ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek implementasi rencana aksi regional.

Tiga area hasil utama itu meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal, peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program, serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif.

Sementara itu, delapan strategi yang dihasilkan, pertama mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja. Kedua, promosi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan.

“Ketiga, membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal”, ungkap Anwar Sanusi.

Keempat, lanjut Anwar, pengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja, “Kelima, mengambil langkah-langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak,” lanjutnya.

“Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi,” sambungnya.

Ketujuh, imbuh Anwar, mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan.

“Kedelapan, memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor informal,” tukasnya.