POJOKSATU.id, JAKARTA – Santer beredar kabar jadwal rangkaian pendaftaran seleksi PPPK 2022 khususnya untuk formasi guru. Pendaftaran berlangsung sejak 25 Oktober hingga 7 November.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait tabel yang beredar, pendaftaran PPPK 2022 berlangsung sejak 25 Oktober hingga 7 November. Kemudian pengumuman hasil seleksi digelar 5-6 Januari tahun depan.

Diketahui, sesuai dengan informasi di Kemendikbudristek, alur pendaftaran dimulai dengan masuk ke website sscasn.bkn.go.id, milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun saat dibuka pada Selasa (25/10) pagi, website tersebut belum bisa diakses.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama tidak banyak berkomentar soal jadwal rangkaian seleksi PPPK 2022 tersebut.

-

Informasi Terbaru Seleksi PPPK Guru 2022, Sudah Masuk Tahap Pendaftaran di SSCASN

”Belum (dibuka pendaftaran),” jawab Satya.

Dia menjawab itu, saat ditanya apakah pendaftaran seleksi PPPK 2022 dimulai 25 Oktober.

Satya menegaskan, tabel jadwal rangkaian seleksi PPPK 2022 yang banyak dikutip media bukan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan BKN.

Sementara itu, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, sampai 24 Oktober masih ada ketidakcocokan antara data Kemendikbudristek dengan usul formasi dari pemerintah daerah (Pemda).

-

Pendaftaran PPPK 2022 Ditunda, BKN Ingin Guru Lulus PG Dituntaskan Baru P2 dan P3

“Antara usul (formasi guru) di daerah dan data base (Kemendikbudristek) tidak match,’’ kata Bima usai penandatangan nota kesepahaman BKN dengan Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan pada Senin (24/10).

Bima menyatakan, ketidakcocokan itu terjadi pada kelompok pendaftar prioritas 1 (P1) PPPK. Kelompok P1 adalah para pendaftar PPPK 2021 yang lolos passing grade tetapi tidak memiliki formasi penempatan PPPK.

Bima menganalogikan ketidakcocokan data itu misalnya data PPPK kelompok P1 di Kemendikbud untuk SD negeri A sampai J. Sedangkan usul formasi dari pemerintah daerah untuk menjadi guru di SD negeri X, Y, dan Z.

Bima menambahkan, ketidakcocokan tersebut muncul karena pemda saat mengusulkan formasi, tidak mengetahui data di Kemendikbudristek. Kasus serupa kemungkinan juga dialami pendaftar PPPK alumni UT.

”Informasinya ada 79.469 orang lulusan UT lolos PPPK formasi guru,” tutur Bima.

Bima mengatakan, mereka bisa mendapatkan NIP setelah ada kecocokan dengan usul formasi dari pemerintah daerah.

Dia menganjurkan Kemendikbudirstek menuntaskan dahulu rekrutmen PPPK untuk kategori P1 tersebut. Jumlahnya mencapai 193 ribu orang lebih.

”Setelah rekrutmen PPPK kategori P1 itu beres, baru beranjak ke rekrutmen PPPK kategori prioritas 2 (P2). Kategori P2 adalah honorer yang belum ikut tes PPPK 2021 atau yang sudah ikut tes tetapi tidak memenuhi passing grade,” papar Bima.

Saat dipertegas soal nasib pendaftaran PPPK yang sedianya dimulai 25 Oktober, Bima mengatakan, tidak tahu.

Kunci dibukanya akses di website sscasn.bkn.go.id ada di BKN. Tetapi akses ke website pembuatan akan tersebut belum akan dibuka sampai ada clearance data dari Kemendikbud.

“Saya (BKN) hanya memfasilitasi. Tesnya bukan di saya (BKN),’’ terang Bima.

Bima juga menjelaskan, belum ada rencana rekrutmen PNS tahun depan.

“Sekarang akhir Oktober, dibuka PPPK saja belum bisa tes hari ini. Padahal kalender 2022 tinggal dua bulan lagi,’’ kata Bima.

Bima menuturkan proses tes rekrutmen PPPK tahun ini, kemungkinan dilaksanakan pada 2023. (ikror/pojoksatu)