JawaPos.com – Anggota Komisi III DPR Santoso menyoroti kerugian dalam kasus Indosurya yang mencapai Rp 106 triliun. Karenanya, ia meminta Kejaksaan Agung turut memeriksa pejabat Kementerian Koperasi-UKM dan Otoritas Jaksa Keuangan (OJK), yang mengizinkan model koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya beroperasi.

“Dalam perjalanan operasionalnya sebelum terbongkar modus pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indosurya, kenapa Kementerian Koperasi-UKM dan OJK tidak menutup segera operasional Indosurya agar kerugian masyarakat dapat diminimalisir,” kata Santoso kepada media.

Menurutnya, dugaan pencucian uang yang dilakukan KSP Indosurya tidak mungkin tak diketahui oleh pihak-pihak terkait. Ia berharap tidak ada pembiaran sampai Indosurya melakukan kejahatan pencucian uang tersebut.

“Saya harap Kejaksaan Agung menelusuri jika ada pihak/institusi yang terkait bermain melindungi kejahatan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada asap kalau tidak ada api,” ujarnya.

Ia juga berharap pihak Kementerian Koperasi-UKM dan OJK, termasuk lembaga terkait lebih ketat lagi dalam memberikan izin kepada badan usaha swasta (koperasi) yang usahanya berupa penyimpanan dana atau investasi dari dana masyarakat.

Politikus Partai Demokrat itu minta OJK dan lembaga terkait tidak gampang memberi izin, apalagi lemah dalam pengawasan yang menjadi otoritasnya mengawasi lembaga-lembaga keuangan nonbank.

“Saya khawatir lemahnya pengawasan ini apakah karena adanya transaksi under table (di bawah meja) antara perusahaan itu dengan pihak lembaga yang mengawasi usaha keuangan nonbank. Jika ada agar ditindak bukan hanya oleh Kejagung tapi juga oleh institusi terkait supaya tidak ada lagi modus seperti itu karena dampaknya sangat merugikan rakyat,” tuturnya.