Jakarta, CNBC Indonesia- PT Pelindo Jasa Maritim, Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Penandatanganan MoU tentang Penyediaan layanan Onshore Power Supply (OPS) di pelabuhan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi dan Direktur Eksekutif INSA Estu Prabowo di hadapan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha Tjahyagama, Komisaris Utama dan Direktur Utama Pelindo di Bali, Selasa (18/10) lalu.

"Penandatanganan MoU ini menandai keterlibatan pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk mengambil peran aktif dalam upaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kapal di dermaga," ungkapPrasetyadidikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).

-

-

Selain penandatanganan MoU, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Edaran (SE) untuk penggunaan listrik darat atau OPS yang ditandatangani Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada INSA. Adapun hal ini merupakan bentuk dukungan untuk implementasi layanan Onshore secara lebih luas di pelabuhan.

"Penandatanganan MoU ini menandai komitmen dan kolaborasi dunia pelayaran,mulai dari pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan, Pelindo selaku badan usaha pelabuhan, serta INSA untuk secara bersama-sama melakukan dekarbonisasi di pelabuhan," ujarnya.

Diketahui, OPS adalah layanan listrik darat untuk kapal-kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan/terminal untuk menggantikan peran mesin bantu yang digunakan kapal saat mereka bersandar. Dengan demikian dapat menggantikan penggunaan BBM Fosil yang digunakan.

Selain memberikan manfaat untuk lingkungan, layanan ini juga memberikan efisiensi biaya BBM bagi perusahaan pelayaran dengan rata-rata sekitar Rp 8,2 juta pership call atau Rp 2,26 miliar per kapal per tahun.

"Penggunaan OPS ini adalah langkah Pelindo mewujudkan green port dengan mengurangi emisi karbon dan efek gas rumah kaca di sektor pelabuhan karena mampu memberikan pengurangan emisi (Gram) di pelabuhan/terminal sebesar 75%-93% yang dihasilkan oleh kapal ketika sandar," ungkap dia.

Dia menjelaskan bahwa, pengurangan emisi gas buang kapal sangat ditentukan oleh kategori mesin serta tahun pembuatan mesin bantu kapal. Sehingga nilai efisiensi di masing-masing terminal bisa berbeda bergantung dari kapal yang sandar.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani di sela-sela kegiatan The Business Matching Forum G20 di Bali, yang merupakan rangkaian dari event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar Kementerian BUMN.

[-]

-

Masuki Hari Kedua, Konferensi SOE Gelar Business Matching
(dpu/dpu)