Para pembicara diskusi Program Inklusi Keuangan OJK Hadir Secara Nyata Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Daerah di Joglo Tamansari Yogyakarta.  KR-Fira Nurfiani

Krjogja.com - YOGYA - Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah terbentuk 452 TPAKD di 34 provinsi di Tanah Air ini terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat khususnya pelaku usaha ultra mikro kecil sehingga membantu mendorong percepatan ekonomi di daerah. TPAKD hadir dengan program utama Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) untuk melawan maraknya rentenir, lintah darat, bank plecit dan sebagainya. 

Bahkan penyaluran KPMR sangat dahsyat hingga mencapai Rp 4,4 triliun kepada 337.940 debitur. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong sepak terjang seluruh TPAKD yang ada di Indonesia semakin baik.

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Komisioner (ADK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam diskusi bertema 'Program Inklusi Keuangan OJK Hadir Secara Nyata Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Daerah' guna mendukung Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di Joglo Tamansari, Sabtu (22/10).

"Jadi TPAKD hadir yang utama dengan program KPMR yang bisa diakses masyarakat. OJK tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak didukung Pemda setempat hingga akhirnya berdampak pada perekonomian daerah. Inilah esensi pelaku industri jasa keuangan berkontribusi mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat"katanya.
Kepala OJK DIY Parjiman melaporkan terdapat 6 TPAKD  yang meliputi provinsi dan seluruh kabupaten/kota yang ada di DIY.

Program kerja dan pelaksanaan TPAKD sendiri antara lain penguatan infrastruktur akses keuangan, literasi dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan UMKM hingga meningkatkan penggunaan layanan keuangan. Salah satu program  TPAKD di DIY yang langsung menyasar tingkat bawah yaitu KPMR.

" Kami selalu OJK selalu menghimbau dan mendorong lembaga jasa keuangan agar menciptakan skema produk yang bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Contoh masyarakat di Tamansari Kota Yogyakarta ini sudah menikmati produk TPAKD menggunakan skema KPMR berupa produk kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) dari Bank BPD DIY kemudian ada kredit Meraih Mimpi (Merapi) yang disalurkan 40 BPR anggota Perbarindo DIY," ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Yuna Pancawati menyampaikan TPAKD di DIY ini telah dibentuk sejak 2016 yang tidak terlepas dari Visi Misi Gubernur DIY. TPAKD melihat kemiskinan masih menjadi permasalahan di DIY yang lokusnya ada di Kulonprogo, Gunungkidul dan sebagainya di Bantul. Namun dengan adanya potensi Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) menjadi harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi termasuk pengurangan kemiskinan di Kulonprogo khususnya dan sekitarnya. Tidak terlepas pula didukung berbagai objek wisata yang ada disekitarnya.

" Adapun program unggulan TPAKD DIY 2022 berupa business matching penguatan ekonomi di pesisir pantai Gunungkidul melalui program sosialisasi dan pendampingan seperti Laku Pandai, QRIS, pembangunan infrastruktur dengan pembangunan Pelabuhan Gesing dan sebagainya. Lalu program tematiknya berupa KPMR, pembentukan kampung digital di Pantai Wediombo Gunungkidul dan program Simpel serta Kejar. TPAKD DIY menempatkan kredit PEDE Bank BPD DIY sebagai implementasi program KPMR yang mudah, cepat dan berbiaya rendah atau suku bunga rendah," paparnya.

Yuna menambahkan  sebagai wujud literasi, TPAKD DIY telah membuka rekening di 12 SMA/SMK. Implementasi program TPAKD tersebut sejalan dengan program Biro APSDA Setda DIY berupa Strategi Kolaborasi Sinergi Inovasi Pengembangan Potensi Lokal atau Kreasi Batik guna mendukung pemulihan ekonomi di DIY." Kami harapkan TPAKD ini dapat meningkatkan akses keuangan formal dan UMKM dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY," imbuhnya.

Direktur Pemasaran Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto menyatakan kredit PEDE muncul pada 2020 di tengah suasana pandemi Covid-19 guna membantu pengusaha mikro yang terdampak pandemi serta ingin membangun perekonomian DIY merujuk pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini seiring maraknya rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal sehingga kredit PEDE hadir.

" Dalam perjalanannya, kredit PEDE cukup sukses penyalurannya dengan outstanding mencapai Rp 26 miliar bagi 3000 rekening atau debitur. Bank BPD DIY juga senang karena yang kredit adalah ibu-ibu kemungkinan 99% lancar. Kredit PEDE ini ada yang konvensional dan syariah yang terus berkembang sehingga bisa membuat naik kelas dan mengakses KUR. Tantangan kedepannya, kami mau mendigitalkan karena kami juga berperan dalam literasi dan edukasi," pungkasnya. (Ira/Ida)