JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah hal yang akan ia lakukan setelah dibentuknya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di mana ia menjabat sebagai ketua badan tersebut.

Ma'ruf mengungkapkan, dengan adanya Badan Pengarah, pemerintah akan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan menuju pembangunan kesejahteraan di Papua, menghilangkan berbagai hambatan dalan rangka mensejahterakan, meminimalisasi kemiskinan di sana dan juga infrastruktur yang memang dibutuhkan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Yogyakarta, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Jokowi Bentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Dipimpin oleh Wapres

Ma'ruf menuturkan, terpenuhinya kebutuhan dasar dan pendidikan serta masalah keamanan juga akan menjadi perhatiannya.

"Kita sedang mencoba supaya tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan dan juga mempersiapkan tim eksekutif yang melaksanakan mengawasi di lapangan di sana," ujar dia.

Selain itu, Ma'ruf juga mendorong agar pembentukan empat provinsi baru di Papua dipercepat supaya pelayanan publik bagi warga Papua dapat lebih mudah terjangkau.

Ia pun mengaku akan terbang ke Papua untuk mengoordinasikan program-program percepatan tersebut.

Baca juga: KPK Tegaskan Kedatangan Penyidik dan IDI ke Papua Bukan untuk Jemput Paksa Lukas Enembe

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menambahkan, Ma'ruf akan memprioritaskan penyiapan pondasi terhadap kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk Papua tahun 2022-2041.

"Arah baru melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 20 tahun ini menjadi pedoman penting bagi pembangunan nasional," kata Masduki dalam keterangan tertulis.

"Selain itu, untuk jangka pendek, Wapres akan memberikan perhatian terhadap penyiapan quick wins kegiatan di 2023-2024 dalam payung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua," ujar Masduki.

Ia mengatakan, Ma'ruf juga akan memperkuat konsolidasi pelaksanaan otonomi khusus Papua, baik pada aspek kebudayaan, politik, keuangan daerah, maupun pemekaran provinsi Papua.

Baca juga: Usai Temui Lukas Enembe, Kapolda Papua: Beliau Negarawan, Bersedia Diperiksa Dokter KPK

"Bagi Wapres, akan melakukan kombinasi pendekatan kultural dan pendekatan teknokratis dalam satu tarikan napas dan langkah," kata Masduki.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022.

Berdasarkan perpres tersebut, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua dipimpin oleh Ma'ruf sebagai ketua badan.

Sementara, anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

Baca juga: Dikunjungi Kapolda Papua, Lukas Enembe Dipastikan Bersedia Diperiksa Dokter KPK

Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.